Buru Selatan, Maluku
InfoAktual.co.id
Polemik mencuat di Kabupaten Buru Selatan setelah pernyataan kontroversial dari anggota Komisi I DPRD terkait pemerintahan La Hamidi dan Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES). Kritik tajam muncul dari Pemuda Pemerhati Buru Selatan (PPBS), yang menilai pernyataan tersebut tidak berdasar.
Dalam rapat Komisi I DPRD Buru Selatan, Gani Rahawarin dari fraksi Nasdem menyebut pemerintahan LHM-GES sebagai yang terburuk. Sementara itu, Bernadus Waemese dari fraksi Perindo menyoroti penempatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak sesuai pangkat dan golongan.
Koordinator PPBS, Ahmad Latuconsina, menilai pernyataan tersebut tidak objektif. Ia menegaskan bahwa pemerintahan LHM-GES masih dalam tahap awal program kerja, sehingga kritik semacam itu tidak memiliki dasar kuat.
“Kami mempertanyakan, apakah pemerintahan ini benar-benar buruk atau justru cara berpikir saudara Gani Rahawarin yang dangkal?” ujar Latuconsina.
Ia juga membantah klaim bahwa kantor Bupati Buru Selatan dipenuhi keramaian bak pasar. Menurutnya, suasana ramai terjadi karena banyak pegawai yang sedang mengurus administrasi.
Rahawarin juga menyebut ada warga yang datang ke kantor bupati dengan pakaian santai. Latuconsina membantah hal ini dan menyebutnya sebagai hoaks.
“Pernyataan itu hanya didasarkan pada informasi liar, tanpa ada pantauan langsung di lokasi,” tegasnya.
Bernadus Waemese mengkritik kebijakan penempatan kepala OPD yang dianggap tidak sesuai regulasi. Menanggapi hal ini, PPBS menegaskan bahwa pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif bupati, selama tidak melanggar undang-undang.
“Kami mengingatkan bahwa pemerintahan ini masih baru dan butuh waktu untuk beradaptasi. Mengapa kritik semacam ini tidak muncul pada pemerintahan sebelumnya?” kata Latuconsina.
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon, Hamja Loilatu, menyoroti pernyataan anggota DPRD, Basir Solissa, yang menyebut pemerintahan LHM-GES amburadul. Menurutnya, pernyataan itu tidak masuk akal dan sarat kepentingan.
“Apakah pemerintahan ini benar-benar amburadul atau justru saudara Basir yang kecewa karena tidak mendapat bagian dari kekuasaan?” tanyanya.
Loilatu juga mencurigai adanya motif tersembunyi di balik kritik ini. Ia menduga, beberapa anggota DPRD yang bersuara lantang adalah mereka yang tidak mendapatkan posisi dalam struktur pemerintahan baru.
Plt Kepala BKD Buru Selatan, Ridwan Nyio, turut memberikan klarifikasi terkait penataan struktur jabatan. Ia menjelaskan bahwa kondisi saat ini merupakan dampak dari stagnasi birokrasi selama satu dekade terakhir.
“Banyak ASN yang kariernya terhambat karena tidak ada pelantikan jabatan eselon selama bertahun-tahun. Pemerintahan saat ini sedang berupaya menata ulang birokrasi agar lebih efektif,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pelantikan pejabat eselon III dan IV akan segera dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.
Pernyataan beberapa anggota DPRD tentang pemerintahan LHM-GES menuai kritik tajam dari PPBS. Mereka menilai, kritik tersebut tidak objektif dan lebih bernuansa kepentingan politik. Sementara itu, pemerintah daerah terus berupaya membenahi birokrasi yang telah lama stagnan. Publik kini menanti, apakah pemerintahan LHM-GES mampu membuktikan kinerjanya di tengah sorotan tajam ini. (Talib)
