Palembang, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (1/11/2024).
Aksi ini bertujuan mendesak pembubaran Komisi Informasi Sumatera Selatan, yang dinilai kerap berpihak kepada pejabat publik dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam setiap sidang sengketa informasi.
Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Komisi Informasi tersebut. Ia menilai Komisi Informasi tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
“Komisi Informasi Sumatera Selatan semakin sepi karena masyarakat sudah pesimis. Mereka enggan mengajukan sengketa karena hasilnya pasti akan memihak kepada PPID atau pejabat publik,” tegas Dodo, Kamis (24/10/2024).
Menurut Dodo, salah satu komisioner bahkan secara terbuka menolak argumen pemohon informasi yang mendasarkan tuntutannya pada undang-undang.
“Komisioner itu mengatakan undang-undang tersebut tidak berlaku di ranah Komisi Informasi. Sikap ini jelas menghambat keterbukaan informasi yang seharusnya dijamin oleh undang-undang,” tambah Dodo.
Selain itu, Dodo menyebutkan bahwa ada indikasi salah satu komisioner “alergi” terhadap lembaga sosial kontrol seperti LSM.
Senada dengan Dodo, Sekretaris LSM KPK Nusantara Sumsel, D. Erwin Susanto menilai, keberpihakan Komisi Informasi justru memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
“Sebagai lembaga Adhoc, Komisi Informasi seharusnya menjadi lembaga netral, bukan malah membela kepentingan pejabat publik. Kalau begini terus, masyarakat tidak akan mendapatkan hak informasinya secara adil,” ujar Erwin.
Aksi pada 1 November 2024 mendatang direncanakan akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang peduli dengan keterbukaan informasi.
Mereka mendesak DPRD untuk segera mengambil tindakan konkret, termasuk mempertimbangkan pembubaran Komisi Informasi Sumatera Selatan dan mencoret nama salah satu komisioner yang diduga alergi terhadap lembaga sosial kontrol.
Selain menuntut pembubaran, LSM KPK Nusantara juga berharap DPRD Sumsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Komisi Informasi.
“Kami tidak ingin lembaga seperti Komisi Informasi malah menjadi alat bagi pejabat untuk menutupi informasi yang seharusnya terbuka untuk publik,” pungkas Erwin.
Aksi unjuk rasa ini menjadi momen penting bagi LSM dan masyarakat yang mendukung keterbukaan informasi di Sumatera Selatan. Mereka berharap tuntutan ini tidak diabaikan dan DPRD segera merespons aspirasi tersebut demi keadilan informasi di daerah.
Pewarta: Husin Basrah
