Nasional
InfoAktual.co.id
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menuai kontroversi setelah menyatakan bahwa seluruh produk yang dijual di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
Hal ini disampaikan melalui media sosial Twitter (X) dan TikTok, Jumat (25/10/2024).
Dalam pernyataannya, Haikal menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk obat, kosmetik, fashion, hingga sembelihan.
“Makanan di hotel, restoran, dan kafe wajib hukumnya bersertifikat halal,” ujar Haikal di salah satu unggahannya.
Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, ia mempertanyakan kebijakan sertifikasi halal untuk seluruh produk.
“Penjelasan Pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masak semua yang dijualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dll? Kalau seperti itu, beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan itu tidak boleh diniagakan,” tulis Mahfud MD dalam unggahannya.
Mahfud menilai bahwa pemaksaan sertifikasi halal untuk semua produk akan menyulitkan masyarakat dan menimbulkan kesan berlebihan dalam beragama.
Kritiknya mendapatkan dukungan dari warganet yang merasa bahwa aturan tersebut tidak relevan bagi barang-barang non konsumsi seperti laptop dan buku.
Pernyataan Haikal Hassan ini semakin memperpanjang daftar kontroversi yang muncul dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, beberapa menteri juga memicu polemik di masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menuai kritik setelah menggunakan kop surat dan stempel kementeriannya untuk mengundang masyarakat ke acara Haul ibundanya sekaligus memperingati Hari Santri dan Tasyakuran.
Selain itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga mengundang sorotan setelah mengajukan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya.
Usulan anggaran tersebut dianggap berlebihan dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Polemik ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan menanggapi perdebatan seputar sertifikasi halal.
Beberapa pengamat menilai, diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk memperjelas produk apa saja yang wajib bersertifikat halal agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BPJPH terkait pernyataan Haikal Hassan.
Di sisi lain, sejumlah aktivis juga meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak menambah keresahan publik. (*)
