Jakarta (Infoaktual.c0.id) — Polda Metro Jaya menggelar program Polisi Peduli Pendidikan di 35 sekolah. Kegiatan serentak tersebut berlangsung pada Senin, 9 November 2026.
Program bertajuk Polisi Mengajar itu melibatkan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto. Ia mendatangi SMK Negeri 29 Jakarta untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan.
Dadang menyampaikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ia mengingatkan pelajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, ia menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab sosial.
Namun, edukasi hukum di lingkungan sekolah tidak cukup melalui penyampaian materi. Program tersebut membutuhkan keberlanjutan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Terlebih, berbagai persoalan pelajar membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Kewajiban kita itu adalah taat aturan,” ujar Dadang di hadapan para siswa.
Menurut Dadang, kepatuhan terhadap hukum harus tumbuh dari kesadaran pribadi. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya menaati aturan karena takut kepada aparat. Kepatuhan juga tidak boleh bergantung pada keberadaan pengawasan kepolisian.
Dadang menjelaskan, setiap aturan memiliki tujuan menjaga ketertiban masyarakat. Regulasi juga berfungsi melindungi keselamatan seluruh warga negara.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah berbagai persoalan sosial. Pelajar menghadapi risiko perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan digital. Karena itu, pemahaman hukum perlu disertai kemampuan mengenali dan menghadapi ancaman.
Edukasi Hukum Tidak Boleh Berhenti di Ruang Kelas
Dalam kegiatan tersebut, Dadang turut mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ia mencontohkan kewajiban menggunakan helm bagi anak yang dibonceng sepeda motor.
Pesan keselamatan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kewajiban penggunaan helm standar nasional. Ketentuan tersebut berlaku bagi pengemudi maupun penumpang sepeda motor.
Selain keselamatan lalu lintas, Dadang mengingatkan pelajar mengenai bahaya pergaulan negatif. Ia meminta siswa menghindari tawuran dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui imbauan. Sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan kepolisian membutuhkan koordinasi. Mereka juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi pelajar.
Pada waktu bersamaan, Wakapolda Metro Jaya bersama pejabat utama kepolisian mengunjungi sekolah lainnya. Mereka menyampaikan materi pencegahan berbagai tindak pelanggaran dan kejahatan.
Materi tersebut mencakup perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan seksual. Kepolisian juga membahas kejahatan siber serta bahaya judi daring. Keselamatan berlalu lintas turut menjadi bagian dari materi pendidikan tersebut.
Luasnya materi menunjukkan beragam ancaman yang menghadapi lingkungan pendidikan. Namun, penyampaian materi membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Pelajar harus mengetahui cara melaporkan ancaman tanpa menghadapi intimidasi.
Sekolah juga perlu memastikan korban memperoleh pendampingan. Penanganan kasus tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Polda Metro Jaya Perlu Membuka Hasil Evaluasi Program
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan tujuan program tersebut. Menurut dia, edukasi bertujuan meningkatkan kewaspadaan pelajar terhadap risiko lingkungan.
“Edukasi ini diharapkan dapat membekali siswa untuk menjaga diri, menghormati orang lain, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab di masa depan,” kata Budi.
Pernyataan tersebut menempatkan perlindungan pelajar sebagai salah satu tujuan utama program. Namun, keberhasilan pendidikan hukum membutuhkan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polda Metro Jaya perlu menjelaskan mekanisme evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Publik juga membutuhkan informasi mengenai tindak lanjut setiap materi edukasi.
Misalnya, bagaimana kepolisian menangani laporan perundungan dan kekerasan seksual? Bagaimana mekanisme perlindungan saksi dan korban di lingkungan sekolah? Sejauh mana kepolisian melibatkan tenaga pendidik dalam pencegahan tawuran?
Pertanyaan tersebut penting untuk mengukur efektivitas program. Sebab, keberhasilan kegiatan tidak cukup dinilai melalui jumlah sekolah peserta. Perubahan perilaku dan penurunan risiko kekerasan juga perlu menjadi perhatian.
Dalam perspektif hukum, perlindungan anak memiliki landasan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Karena itu, edukasi kepolisian harus sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Pendekatan terhadap pelajar juga harus mengutamakan pembinaan dan penghormatan hak. Aparat perlu menghindari pendekatan yang menimbulkan ketakutan di lingkungan pendidikan.
Program Polisi Mengajar seharusnya membangun hubungan kepercayaan antara pelajar dan kepolisian. Kepercayaan tersebut membutuhkan keteladanan, keterbukaan, serta penanganan laporan secara profesional.
Menutup kegiatan, Dadang memberikan motivasi kepada para siswa SMK Negeri 29 Jakarta. Ia meminta mereka tekun belajar dan tidak mudah menyerah. Kapolda juga mengingatkan pelajar agar fokus mengejar cita-cita.
“Jadilah generasi yang bisa dibanggakan orang tua, bangsa, negara, dan agama,” ujar Dadang.
Pesan tersebut menjadi penutup kegiatan pendidikan kepolisian di sekolah. Namun, tantangan perlindungan pelajar tidak selesai melalui motivasi. Konsistensi pelaksanaan, evaluasi, dan transparansi menjadi ukuran penting.
Polda Metro Jaya perlu membuktikan program tersebut menghasilkan perubahan nyata. Tanpa evaluasi, Polisi Mengajar berisiko menjadi agenda seremonial. Padahal, sekolah membutuhkan perlindungan yang berkelanjutan, bukan sekadar kunjungan pejabat.
