Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
Persoalan angkutan batu bara di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan publik.
Para aktivis mengkritik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai belum mampu mengatasi masalah ini secara efektif, Kamis (24/10/2024).
Kerusakan jalan dan kemacetan parah di sejumlah titik menjadi dampak langsung dari konvoi angkutan batubara yang melintasi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).
Ketua LSM WGAB Sumsel, D. Erwin Susanto, mengatakan bahwa penggunaan jalan lintas Sumatera sebagai jalur angkutan batubara sangat berisiko.
“Mobil angkutan batubara sering terguling di jalan, mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain,” tegas Erwin.
Ia menambahkan bahwa jalan nasional yang seharusnya digunakan masyarakat kini seolah dikuasai oleh pengusaha dan transporter batubara demi kelancaran bisnis mereka.
“Semalam (23/10/2024) di Kecamatan Semidang Aji (Kabupaten OKU), ada angkutan umum di stop beberapa oknum karena mendahului armada batu bara. Sungguh ironis, angkutan batu bara malah diperlakukan seperti Raja Jalanan,” ujar Erwin.
Dodo Arman, Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, juga mengkritik lambannya penanganan pemerintah terkait masalah ini.
“Sudah bertahun-tahun, setiap kali saya melakukan perjalanan dari Lahat ke Palembang, kemacetan parah selalu terjadi, khususnya di kawasan Merapi area,” ungkap Dodo.
Keluhan serupa datang dari Nur Samsu, Ketua IWO Indonesia Kabupaten Muara Enim. Ia menilai bahwa kerusakan jalan semakin parah karena tingginya mobilitas armada batubara.
“Jika dibiarkan, kondisi jalan yang rusak ini bisa memicu lebih banyak kecelakaan dan memperburuk lalu lintas,” ujar pria yang akrab disapa Aben.
Beberapa aktivis dan masyarakat sipil turut memberikan komentar. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Mereka menegaskan bahwa jalan nasional harus dikembalikan fungsinya untuk kepentingan umum, bukan dikuasai untuk kepentingan bisnis.
“Kita semua tahu, banyak penguasa dan pejabat yang terlibat dalam bisnis ‘Emas Hitam’. Jadi wajar kalau jalan lintas Lahat – Muara Enim dikuasai Dinasti Batu Bara,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dengan belum adanya solusi yang jelas, masyarakat Sumsel dan pengguna jalan berharap ada kebijakan tegas dari pemerintah untuk mengurangi dampak negatif aktivitas angkutan batubara.
Pewarta: Husin Basrah
