DKI Jakarta
InfoAktual.co.id
Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK Nusantara) Provinsi Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa di Mabes Polri pada Rabu (2/7/2025).
Mereka menuntut kejelasan atas empat laporan tambang di Kabupaten Lahat yang tak kunjung ditindaklanjuti.
Empat laporan resmi itu disampaikan ke Mabes Polri sejak April hingga Juni 2025. Laporan mencakup dugaan pelanggaran oleh:
- PT Dianrana Petrojasa – 3 April 2025 | Nomor: 007/LP/KPKN/V/2025
- PT Citra Bara Raya – 9 Mei 2025 | Nomor: 037/LP/KPKN/V/2025
- PT Golden Great Borneo – 8 Mei 2025 | Nomor: 008/LP/KPKN/V/2025
- PT Banjar Sari Pribumi – 17 Juni 2025 | Nomor: 090/LP/KAPOLRI/KPKN/VI/2025
Namun hingga awal Juli, laporan itu masih mengendap. Tidak ada respons resmi dari Mabes Polri. Dodo Arman, Ketua KPK Nusantara, menyuarakan kekecewaan.
“Kami sudah kirim laporan sejak beberapa bulan yang lalu. Sampai hari ini, belum ada tindak lanjut,” katanya.
Dodo menyebut aktivitas perusahaan tambang yang dilaporkan tetap berjalan. Bahkan, ia menilai aktivitas mereka memperparah kerusakan lingkungan di Lahat.
“Baru-baru ini, Jembatan Muara Lawai ambruk karena armada batubara yang kelebihan muatan. Ini sangat berpengaruh terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Kerusakan itu, menurutnya, bukti nyata kelalaian pengawasan. KPK Nusantara menuntut transparansi dan informasi resmi dari Kapolri terkait penanganan laporan.
Talib Loilatu, Koordinator Aksi, mendesak Kapolri membentuk Tim Khusus Investigasi.
“Kami butuh kehadiran negara. Jangan biarkan tambang merusak tanpa pengawasan,” tegas Talib.
Tim Khusus itu diharapkan bisa memeriksa langsung dugaan pertambangan ilegal dan aktivitas di luar IUP. Mereka juga mendesak penyelidikan terhadap dampak sosial dan ekologis akibat aktivitas tambang.
“Ini bukan hanya tentang tambang. Ini tentang kehidupan warga yang dirampas perlahan. Keadilan tidak boleh ditunda, dan Negara tak boleh tinggal diam,” pungkasnya.
Bagi KPK Nusantara, pengabaian laporan publik adalah pembiaran yang menyakitkan. Aksi ke Mabes Polri adalah langkah konstitusional untuk memperjuangkan keadilan lingkungan dan keterbukaan informasi. (red)
