Jakarta (Infoaktual.co.id) – Pembentukan Tim Koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM berat memunculkan persoalan baru. Pemerintah menyebut tim tersebut bertujuan menyelaraskan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Namun, Komnas HAM justru mempersoalkan proses pembentukannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membantah pemerintah bermaksud mencampuri independensi Komnas HAM. Ia juga menegaskan tim tersebut tidak mengambil alih kewenangan Kejaksaan Agung.
Pernyataan Yusril disampaikan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Ia merespons pernyataan anggota Komnas HAM, Amiruddin, mengenai pembentukan kelompok kerja tersebut.
Amiruddin sebelumnya menyatakan Komnas HAM tidak dilibatkan dalam pembentukan Pokja. Ia juga menyampaikan penolakan untuk bergabung dengan tim tersebut.
Perbedaan sikap itu memperlihatkan persoalan koordinasi antarlembaga dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Persoalan tersebut menjadi penting karena sejumlah perkara belum berlanjut ke Pengadilan HAM.
Yusril menyatakan pemerintah ingin mengidentifikasi penyebab mandeknya sejumlah hasil penyelidikan Komnas HAM. Menurut dia, perbedaan standar hukum menjadi salah satu hambatan utama.
“Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandek di Kejaksaan,” ujar Yusril.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Regulasi tersebut membagi kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada dua lembaga berbeda.
Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. Sementara itu, Kejaksaan Agung menjalankan kewenangan penyidikan sekaligus penuntutan.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi titik krusial dalam penanganan perkara. Hasil penyelidikan Komnas HAM harus memenuhi standar yang diperlukan untuk proses penyidikan.
Yusril menilai perbedaan pemahaman prosedural berpotensi menghambat kelanjutan perkara. Akibatnya, hasil penyelidikan tidak selalu dapat ditindaklanjuti Kejaksaan Agung.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan,” kata Yusril.
Ia menginginkan kedua lembaga memiliki pemahaman seragam mengenai standar pembuktian. Kesamaan persepsi diharapkan mengurangi hambatan dalam proses penanganan perkara.
Namun, persoalan pembentukan tim tidak berhenti pada urusan teknis. Ketidakterlibatan Komnas HAM memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi pemerintah.
Bagaimana pemerintah menyelaraskan prosedur apabila lembaga penyelidik justru mempersoalkan pembentukan tim? Pertanyaan tersebut penting untuk menjaga legitimasi proses koordinasi.
Koordinasi lintas lembaga seharusnya melibatkan pihak yang memiliki kewenangan langsung. Tanpa keterlibatan memadai, penyelesaian hambatan prosedural berisiko tidak efektif.
Yusril menjelaskan Kejaksaan selama ini terbiasa menjalankan penyelidikan dan penyidikan dalam satu sistem. Pola tersebut berbeda dengan mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
Dalam perkara pidana umum, proses penyelidikan dan penyidikan dapat berlangsung dalam satu institusi. Sementara itu, perkara pelanggaran HAM berat melibatkan pembagian kewenangan antarlembaga.
Kondisi tersebut, menurut Yusril, membutuhkan kesepahaman mengenai prosedur hukum. Ia menilai perbedaan pemahaman dapat menyebabkan hasil penyelidikan tidak berlanjut.
Yusril juga menegaskan koordinasi merupakan bagian dari mandat Kemenko. Fungsi tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan dan penyelesaian persoalan lintas lembaga.
Ia membandingkan koordinasi pemerintah dengan KPK dan Mahkamah Agung. Menurut dia, koordinasi prosedural tidak otomatis menghilangkan independensi lembaga.
“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung,” ujar Yusril.
Meski demikian, independensi lembaga penegak hukum tetap menjadi prinsip mendasar. Koordinasi pemerintah tidak boleh berubah menjadi intervensi terhadap kewenangan konstitusional maupun undang-undang.
Yusril karena itu mengusulkan perubahan penyebutan tim tersebut. Ia lebih memilih istilah Tim Koordinasi daripada kelompok kerja pembahasan kewenangan.
“Saya lebih suka menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur,” tuturnya.
Menurut Yusril, tim tersebut tidak boleh membahas substansi kewenangan penyelidik maupun penyidik. Fokusnya harus terbatas pada penyelarasan prosedur penanganan perkara.
Namun, pemerintah tetap perlu menjelaskan dasar pembentukan tim secara terbuka. Termasuk mandat, keanggotaan, mekanisme kerja, dan batas kewenangannya.
Kejelasan tersebut diperlukan agar koordinasi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Transparansi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Persoalan ini memiliki konsekuensi langsung terhadap pemenuhan hak korban. Perkara yang tidak bergerak berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum dan keadilan.
Keluarga korban membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan proses hukum. Mereka juga berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Karena itu, penyamaan persepsi tidak boleh berhenti pada pembentukan tim. Pemerintah harus memastikan koordinasi menghasilkan kemajuan konkret dalam penyelesaian perkara.
Publik juga perlu mengetahui perkara mana yang mengalami hambatan prosedural. Kejaksaan dan Komnas HAM perlu menjelaskan perbedaan pandangan secara terukur.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, persoalan ketidakterlibatan Komnas HAM masih menjadi perhatian. Penjelasan Yusril belum dengan sendirinya menyelesaikan perbedaan sikap kedua lembaga.
Ujian sebenarnya terletak pada kemampuan pemerintah membangun koordinasi tanpa intervensi. Penegakan hukum HAM berat membutuhkan independensi, transparansi, dan kepastian prosedural.
Jangan sampai perbedaan administrasi kembali menghambat pencarian keadilan. Sebab, penyelesaian pelanggaran HAM berat bukan sekadar persoalan koordinasi birokrasi.
Negara memiliki tanggung jawab memastikan proses hukum berjalan sesuai undang-undang. Kepentingan korban harus menjadi ukuran utama keberhasilan koordinasi tersebut.
