Jakarta (Infoaktual.co.id) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan administratif terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Langkah tersebut mencakup pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga penolakan perpanjangan. Sejumlah perusahaan bahkan terancam kehilangan seluruh bidang tanah konsesinya.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan rekomendasi tersebut berasal dari Kabareskrim Polri. Hasil koordinasi itu menjadi dasar evaluasi terhadap 11 perusahaan berbasis HGU.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Agenda itu membahas evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron.
Ia juga mengungkapkan adanya keterkaitan kepemilikan perusahaan dengan sejumlah negara. Berdasarkan penelusuran beneficial ownership, terdapat investor asal Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Investor domestik juga tercatat dalam struktur kepemilikan sejumlah perusahaan tersebut. Namun, Nusron belum bersedia mengungkap identitas pemegang saham domestik.
“Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,” katanya.
Informasi tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi kepemilikan korporasi. Pemerintah perlu memastikan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari konsesi tersebut. Penelusuran pemilik manfaat juga penting untuk pertanggungjawaban hukum.
Namun, rekomendasi pencabutan HGU tidak otomatis membuktikan seluruh perusahaan melakukan tindak pidana. Pembuktian unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah harus membedakan pelanggaran administratif dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Lima Kelompok Penertiban HGU Korporasi
ATR/BPN membagi penanganan 11 perusahaan menjadi lima kelompok. Pembagian tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan pemeriksaan administratif.
Kelompok pertama mencakup perusahaan yang direkomendasikan kehilangan seluruh HGU. Perusahaan tersebut meliputi PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.
PT MIB menguasai HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, PT RKA memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare. Lokasinya berada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Adapun PT SKM memiliki dua bidang HGU di Kabupaten Ketapang. Luas masing-masing mencapai 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pemerintah mempertimbangkan sejumlah pelanggaran dalam rekomendasi pencabutan tersebut. Di antaranya, kebakaran yang melampaui 50 persen luas lahan. Pemerintah juga menemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana perusahaan.
Selain itu, kejadian kebakaran berulang menjadi pertimbangan evaluasi. Pelanggaran terhadap ketentuan surat keputusan pemberian hak juga diperiksa.
Kelompok kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare. Lokasinya berada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. ATR/BPN menyatakan tidak akan memperpanjang atau memperbarui hak tersebut. Pemerintah juga tidak mempertimbangkan penataan kembali konsesi perusahaan.
Pertimbangannya mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana. Riwayat kebakaran berulang juga menjadi dasar evaluasi administratif.
Kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU. Ketiganya adalah PT ANI, PT BOS, dan PT AER.
PT ANI memiliki rencana penguasaan lahan seluas 5.246 hektare. Lokasinya berada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
PT BOS mencakup lahan seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara itu, PT AER memiliki rencana penguasaan lahan 5.134 hektare. Lokasinya berada di Kabupaten Ketapang.
ATR/BPN tidak mempertimbangkan pemberian HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Koordinasi itu membahas kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan.
Kelompok keempat menyangkut PT SAE di Kabupaten Landak. Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.
Pemerintah mempertimbangkan pencabutan sebagian hak perusahaan tersebut. Luas lahan terbakar tercatat tidak melebihi 50 persen. Namun, evaluasi menemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelompok kelima masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Pemerintah belum menetapkan pencabutan sebagian atau seluruh HGU.
Kelompok ini mencakup PT STP, PT API, dan PT JMS. PT STP memiliki dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.
PT API menguasai dua bidang seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Sementara itu, PT JMS memiliki dua bidang seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
ATR/BPN masih mengumpulkan data untuk menentukan tindakan administratif. Pemerintah membutuhkan bukti valid sebelum menerbitkan keputusan pencabutan.
Pencabutan HGU Harus Terukur dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Nusron menegaskan tindakan administratif harus memiliki dasar hukum. Pemerintah juga harus mendasarkan keputusan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Regulasi itu mengatur Administrasi Pemerintahan.
Pemerintah juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
Selain itu, ATR/BPN merujuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Pemerintah juga menggunakan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016. Aturan tersebut mengatur pelepasan atau pembatalan HGU maupun Hak Pakai. Ketentuan itu berkaitan dengan lahan yang terbakar.
Proses penanganan melewati sejumlah tahapan administratif. Pemerintah memulai dengan pengkajian awal dan gelar kasus. Selanjutnya, tim melakukan penelitian serta mengkaji hasil pemeriksaan.
Tahapan berikutnya meliputi ekspose hasil penelitian dan rapat koordinasi. Pemerintah kemudian menggelar kasus akhir sebelum menyusun rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyatakan proses tersebut telah memasuki tahap penyusunan keputusan. Namun, pemerintah belum mengumumkan seluruh keputusan pencabutan secara resmi.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Pernyataan tersebut menandakan proses administratif masih berjalan. Karena itu, publik perlu menunggu keputusan resmi pemerintah.
Penegakan Hukum Lingkungan Tidak Boleh Berhenti pada Pencabutan HGU
Penertiban 11 korporasi tersebut membuka persoalan pengawasan konsesi perkebunan. Kebakaran berulang menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kepatuhan pemegang HGU.
Pencabutan hak atas tanah merupakan instrumen administratif. Namun, langkah tersebut tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum lingkungan.
Aparat penegak hukum tetap perlu mengusut dugaan tindak pidana. Penyidikan harus mengungkap penyebab kebakaran dan pihak bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban korporasi juga perlu diperiksa berdasarkan alat bukti. Penelusuran harus mencakup pengurus dan pihak yang memperoleh manfaat. Prinsip tersebut penting untuk mencegah pengalihan tanggung jawab.
Pemerintah juga harus membuka informasi hasil evaluasi secara proporsional. Masyarakat berhak mengetahui dasar keputusan terhadap perusahaan. Transparansi diperlukan untuk mencegah keputusan administratif kehilangan legitimasi.
Pada akhirnya, pencabutan HGU harus menghasilkan efek jera. Pemerintah perlu memastikan lahan bekas konsesi tidak kembali bermasalah. Pengawasan pascapencabutan juga harus menjadi bagian kebijakan.
Penertiban tidak boleh berhenti pada penerbitan surat keputusan. Penegakan hukum harus menyentuh pertanggungjawaban korporasi. Perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.
