Bogor, Jawa Barat
InfoAktual.co.id
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat tentang bahaya misinformasi dan disinformasi pada Pilkada Serentak 2024.
Hoax dan informasi yang salah dinilai menjadi ancaman tertinggi yang perlu di antisipasi. Kapolri menyampaikan pesan ini pada Kamis (07/11/2024), mengingat besarnya pengaruh media sosial dalam penyebaran informasi di masa pemilu.
Kapolri menyoroti peran media sosial yang memiliki sekitar 33 miliar interaksi terkait Pilkada serentak.
“Saat ini, ada sekitar 33 miliar interaksi di media sosial terkait Pilkada. Dari jumlah tersebut, 38% isinya positif, 23% netral, dan 29% negatif,” jelasnya.
Data ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini publik.
Menurut Kapolri, meski sebagian besar konten bersifat positif atau netral, persentase konten negatif tidak bisa diabaikan.
Kondisi ini berpotensi memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.
“Potensi kerawanan di media sosial adalah hal yang perlu diawasi bersama. Karena konten negatif bisa memicu gesekan di masyarakat jika tidak ditangani dengan baik,” tegasnya.
Kapolri juga menggarisbawahi bahwa hoax atau informasi palsu adalah ancaman serius yang dapat memengaruhi pelaksanaan Pilkada 2024.
Menurutnya, masyarakat belum sepenuhnya mampu membedakan informasi yang benar dan yang keliru, sehingga berita hoax mudah menyebar.
“Saat ini, salah satu ancaman tertinggi adalah misinformasi dan disinformasi yang berkaitan dengan berita hoax. Tidak semua masyarakat mampu membedakan apakah ini berita benar atau hoax,” jelasnya.
Hoax yang disebarkan di media sosial, lanjut Kapolri, berpotensi menimbulkan berbagai reaksi.
Mulai dari tindakan menyebarkan kembali informasi tersebut hingga aksi nyata di lapangan yang berisiko memperburuk situasi keamanan.
“Hoax ini tidak hanya dibaca atau disebarkan, tetapi juga dapat memicu aksi di lapangan,” lanjutnya.
Untuk itu, Kapolri mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menilai informasi yang beredar, terutama selama masa Pilkada.
Dalam upaya menjaga keamanan Pilkada 2024, Kapolri meminta dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini berpotensi memicu polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat.
“Pilkada serentak ini tentunya menuntut kesiapan lebih dalam menghadapi potensi polarisasi yang mungkin lebih tinggi dibandingkan Pilpres,” tegas Kapolri.
Selain itu, Kapolri juga meminta Forkopimda dan aparat keamanan untuk dapat membaca situasi dengan cermat, sehingga dapat mendeteksi potensi konflik sejak dini.
“Forkopimda harus mampu mendalami potensi konflik yang mungkin terjadi. Kekuatan yang kita miliki harus siap menghadapi potensi permasalahan apa pun,” imbuhnya.
Menurut Kapolri, koordinasi antarlembaga dan kesiapan Forkopimda adalah kunci penting dalam menjaga kelancaran Pilkada Serentak 2024.
Ia berharap sinergi ini dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya bentrok atau konflik yang disebabkan oleh polarisasi politik.
Sebagai langkah pencegahan, Kapolri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Ia juga meminta masyarakat lebih bijaksana dalam membagikan informasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan politik.
Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan ketegangan di lapangan.
“Bijak dalam bermedia sosial sangat diperlukan di masa Pilkada ini. Kami harap masyarakat tidak langsung percaya begitu saja, apalagi jika informasi tersebut bisa memicu konflik,” tuturnya.
Kapolri pun mengingatkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam menyaring informasi yang beredar.
Dengan berbagai potensi ancaman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak masyarakat, Forkopimda, dan aparat keamanan untuk bekerjasama mengantisipasi misinformasi serta menjaga kedamaian dalam Pilkada Serentak 2024.
Ia berharap Pilkada tahun ini bisa berjalan aman, tertib, dan damai tanpa adanya konflik sosial.
“Sinergi antara Forkopimda, aparat keamanan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan Pilkada yang damai dan kondusif,” pungkas Kapolri.
(Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Humas Polres Bogor/E.Agus)
