ACEH BARAT – INFOAKTUAL | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menggelar pertemuan silaturahmi bersama mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pada Sabtu (20/9/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala UPTD PPA Aceh Barat, Cut Sari Lizuarni, SKM., M.Kes., dan turut dihadiri jajaran pejabat DP3AKB, di antaranya Sekretaris DP3AKB Erna Martina, S.Pd yang mewakili Kepala Dinas, Kepala Bidang Perlindungan Anak, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Dalam sambutannya, Cut Sari Lizuarni menekankan bahwa UPTD PPA merupakan struktur organisasi baru di Aceh Barat sehingga membutuhkan penguatan, baik dari sisi kelembagaan maupun jaringan kerja di lapangan.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman, saling menguatkan, sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai kendala yang ditemui di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga sangat penting karena upaya perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial. “Kerja-kerja ini membutuhkan jejaring yang solid, koordinasi yang kuat, dan peran bersama antara pemerintah daerah, LSM, LBH, serta masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah organisasi dan lembaga yang selama ini aktif di bidang perlindungan perempuan dan anak. diantaranya FORHATI, KAHMI, Yayasan Bantuan Hukum Aceh Barat (YBHA) dan YBHA PM Aceh Barat, SOS Desa Taruna, Dayah Diniyah Darussalam, Good Neighbors Indonesia (GNI), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Indonesia (YLBHKI), serta Balai Syura.
Diskusi berlangsung hangat dan membahas berbagai strategi penting, mulai dari pendampingan hukum, dukungan psikososial, penyediaan shelter sementara bagi korban, hingga pengelolaan kasus berbasis data terintegrasi.
Menurut pengamatan redaksi, forum ini tidak hanya sekadar pertemuan silaturahmi, tetapi juga menjadi penegasan komitmen Pemkab Aceh Barat dalam memberikan perhatian khusus pada isu-isu perlindungan perempuan dan anak.
Kehadiran UPTD PPA diharapkan menjadi wujud nyata pemerintah yang siap memberikan perlindungan, rasa aman, dan keadilan, bukan sekadar simbol birokrasi.
Cut Sari Lizuarni menutup pertemuan dengan harapan bahwa momentum ini menjadi pijakan awal yang kokoh untuk kerjasama jangka panjang.
” Semoga sinergi ini melahirkan langkah nyata dalam melindungi, mendampingi, sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Aceh Barat. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan,” pungkasnya.
Dengan adanya forum ini, pemerintah dan mitra masyarakat sipil di Aceh Barat diyakini dapat lebih siap menghadapi tantangan penanganan kasus kekerasan maupun diskriminasi secara komprehensif dan berkelanjutan.
Dengan adanya forum ini, pemerintah dan mitra masyarakat sipil di Aceh Barat diyakini dapat lebih siap menghadapi tantangan penanganan kasus kekerasan maupun diskriminasi secara komprehensif dan berkelanjutan.
(DS)
