DKI Jakarta
InfoAktual.co.id
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menyampaikan kritik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja pertamanya.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik.
Ketua HMI Cabang Jakarta Raya, Ali Loilatu menyebutkan, dana CSR BI yang mencapai triliunan rupiah diduga mengalir ke sejumlah anggota Komisi XI DPR.
Ia menyoroti dua nama yang muncul dalam kasus ini, yakni Satori dari Partai NasDem dan Heri Gunawan dari Partai Gerindra.
“Dugaan keterlibatan Satori dan Heri Gunawan menunjukkan bahwa korupsi ini tidak hanya mencemari institusi BI, tetapi juga menyeret partai-partai besar, termasuk partai penguasa saat ini, Gerindra,” ungkap Ali kepada awak media, Selasa (28/01/2025).
Ali menegaskan, momentum 100 hari kerja Presiden Prabowo menjadi pengingat akan janji-janji kampanyenya, salah satunya memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Namun, menurut HMI, kasus penyimpangan dana CSR BI justru belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Dalam kampanyenya, Presiden Prabowo berjanji membasmi korupsi hingga ke Antartika. Namun hingga kini, kasus dana CSR BI yang terjadi di depan mata justru seperti ditutup-tutupi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo seharusnya menunjukkan keberanian untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk terhadap kader partainya yang diduga terlibat.
“Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berani memproses petinggi partainya yang terlibat korupsi Wisma Atlet Hambalang. Kami berharap Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan yang sama,” tegasnya.
Kritik Terhadap Penanganan Kasus CSR BI
HMI menilai, penanganan kasus ini belum transparan.
Menurut mereka, isu ini seolah tertutup oleh berbagai masalah lain yang mencuat di publik.
“Persoalan di tubuh BI ini tidak kalah penting dari kasus lainnya. Namun, pemerintah tampak abai. Padahal, publik menanti langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmennya memberantas korupsi,” ujar Ali.
HMI Cabang Jakarta Raya menyatakan, 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan capaian yang signifikan, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
“Kegagalan dalam menangani kasus CSR BI ini menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo tidak serius dalam mewujudkan janjinya. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi masyarakat Indonesia,” kata Ali.
Ia menambahkan, janji-janji Prabowo yang terdengar tegas saat kampanye kini dianggap hanya sebatas omong kosong.
“Publik berhak merasa kecewa. Hingga kini, tidak ada titik terang dalam kasus ini, apalagi tindakan tegas dari Presiden Prabowo,” tutupnya.
Pewarta: Talib Loilatu
