DKI Jakarta
InfoAktual.co.id
Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) menyoroti pentingnya kepastian hukum dan jaminan politik dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional (PSN).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Pengembangan Green Area dan Eco-City di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Proyek ini digarap melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dengan pembiayaan penuh oleh PT Agung Sedayu, yang juga terlibat dalam pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Ketua GEMAH, Badrun Atnangar, menyatakan bahwa pemerintah harus bersikap tegas terhadap berbagai isu yang dapat menghambat proyek ini.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait PSN ini agar tidak termakan propaganda sesat dari kelompok tertentu yang menyerang pihak swasta seperti Agung Sedayu. Padahal, mereka sudah berkomitmen membiayai proyek Green Area dan Eco-City,” ungkap Badrun dalam keterangannya kepada media.
Badrun menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah menangani isu ini akan berdampak buruk pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika pemerintah kalah oleh kelompok yang menyebarkan propaganda negatif terhadap PSN ini, kepercayaan investor akan hilang. Ini menjadi catatan buruk bagi pemerintah dalam menjamin iklim investasi,” tegasnya.
Menurutnya, proyek Green Area dan Eco-City di Tangerang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, politisasi proyek ini dapat menghambat pelaksanaannya.
“Politisasi hanya akan membuat investor kapok. Mereka mungkin akan beralih ke negara lain seperti Vietnam atau Malaysia yang lebih ramah terhadap investasi,” tambahnya.
