Plang Aset Dispora di Jalan Mangga Digugat Ahli Waris Entong bin Raidun

Jakarta (Infoaktual.co.id) – Ahli waris Entong bin Raidun menggugat dasar klaim Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta atas sebidang tanah di Jalan Mangga, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga menilai pemasangan plang aset pemerintah di lahan itu serampangan dan minim dasar hukum. Mereka mendesak Dispora dan Pemerintah Provinsi DKI membuka seluruh dokumen perolehan tanah.

Lahan itu terletak di RT 002/RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati. Keluarga mengklaim menguasainya secara turun-temurun sejak 1950.

Dikuasai Sejak 1950

Kuasa hukum ahli waris, Asep Heryanto, S.H., menegaskan tanah itu tak pernah berpindah tangan. Menurut dia, keluarga tidak pernah menjual, mengalihkan, apalagi menggadaikannya kepada pihak lain.

Keluarga mengaku menyimpan bukti kepemilikan yang lengkap. Dokumen itu kini mereka siapkan untuk memperkuat posisi hukum.

Namun Dispora lebih dulu menancapkan plang aset di atas lahan tersebut. Langkah sepihak itu memicu protes dan kecurigaan keluarga.

Putusan 2017 Dipersoalkan

Asep mempertanyakan landasan hukum yang dipakai Dispora. Ia mengingatkan, instansi itu pernah bersengketa dengan Perin bin Pirun atas tanah di sekitar lokasi.

Perkara itu terdaftar dengan Nomor 385 Tahun 2017. Objek sengketanya berada di sisi selatan lahan milik ahli waris Entong.

Menurut pemahaman Asep, kedua pihak dalam perkara itu gagal membuktikan kepemilikan. Putusan tersebut, kata dia, tidak menguntungkan satu pihak pun.

Asep menegaskan objek perkara itu berbeda dengan tanah kliennya. Karena itu, ia menilai putusan tersebut tidak bisa menjadi pijakan Dispora.

“Kami ingin tahu dasar kepemilikannya apa, pembeliannya kepada siapa, dan apakah ada anggaran daerah yang digunakan,” ujar Asep.

Pertanyaan terakhir menyentuh wilayah sensitif. Jika benar ada pembelian, uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara terang.

Tak Pernah Terima Uang

Salah satu ahli waris, Abdul Rohim, membantah keluarganya pernah melepas tanah itu. Ia juga menyangkal pernah menerima ganti rugi dari pihak mana pun.

“Enggak pernah jual, enggak pernah menerima uang,” tegas Rohim.

Rohim menyebut Dispora tak pernah menyampaikan pemberitahuan resmi. Tak ada petugas yang datang, tak ada surat yang dikirim. Pengurus RT dan RW pun tidak diberi tahu.

“Baik orang maupun surat belum pernah datang. Tahu-tahu memasang plang,” ujarnya.

Cara kerja semacam itu patut dipertanyakan. Pemerintah semestinya menempuh prosedur yang menghormati hak warga, bukan memasang plang lebih dulu dan menjelaskan belakangan.

Pendaftaran ke BPN Tersandera

Imbas plang itu merembet ke urusan administrasi. Ahli waris kini kesulitan mendaftarkan tanah mereka ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pangkal masalahnya adalah penandaan atau *tagging* aset Dispora pada peta Jakarta Satu. Padahal, pada peta BPN, bidang tanah itu masih kosong.

“Ketika kami mendaftarkan tanah adat ini, prosesnya tertunda karena ada *tagging* Dispora,” kata Asep.

Ketimpangan data antara dua sistem pemetaan itu membuat warga terjebak. Hak mereka tertahan oleh klaim yang belum terbukti.

Asep mengaku sudah mengajak Dispora bermediasi. Upaya itu belum membuahkan titik temu karena Dispora bertahan pada klaimnya.

Desakan Membuka Dokumen

Ahli waris kini menuntut transparansi. Mereka meminta Dispora dan Pemprov DKI membuka seluruh dokumen riwayat perolehan tanah di Jalan Mangga.

Dokumen itu mencakup bukti pembebasan lahan, pelepasan hak, pembayaran kepada pemilik terdahulu, hingga dugaan pengembalian dana. Semua kronologi yang beredar harus bisa diuji dengan data.

Jika pengadaan tanah benar terjadi pada 1991, ahli waris meminta Dispora membuka beberapa hal. Mereka menuntut identitas pemilik bidang, bukti transaksi, dokumen surat pelepasan hak (SPH), serta status akhir kepemilikan.

Tanpa dokumen itu, klaim Dispora hanya berdiri di atas asumsi. Pemerintah tidak boleh menguasai tanah warga dengan dalih catatan yang tak pernah dibuka.

Ahli waris ingin persoalan ini ditelusuri melalui dokumen dan riwayat hukum yang jelas. Mereka tidak ingin sengketa berhenti pada urusan plang semata.

Pemerintah Belum Menjawab

Hingga berita ini disusun, Dispora dan Pemprov DKI belum memberikan keterangan resmi. Mereka belum menjelaskan kronologi 1991, proses pembebasan 12 bidang tanah, dugaan pengembalian uang, maupun dasar penetapan lahan sebagai aset pemerintah.

Diamnya pemerintah memperpanjang tanda tanya publik. Warga berhak mendapat jawaban atas klaim yang menyentuh hak milik mereka.

Langkah ini untuk memastikan penyelesaian sengketa berlangsung transparan dan berimbang.