Bandung (Infoaktual.co.id) — Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin mengubah cara wartawan memproduksi berita. Namun, kecepatan teknologi tidak boleh mengorbankan akurasi, independensi, dan tanggung jawab jurnalistik.
Wartawan tetap memegang kendali atas setiap informasi yang diterbitkan. Sebab, kesalahan pemberitaan bukan sekadar persoalan teknis. Kesalahan tersebut dapat merugikan publik dan mencederai hak seseorang.
Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Haresti Asysy Amrihani, mengingatkan risiko tersebut. Ia menyampaikan pandangannya dalam kegiatan Capacity Building Media Ekonomi dan Bisnis di Bandung, Senin, 9 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara itu membahas etika penggunaan AI. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara, Iman Gunadi, membuka kegiatan tersebut.
Dalam pemaparannya, Haresti menegaskan bahwa AI harus menjadi alat bantu wartawan. Teknologi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab profesional jurnalis.
“Menolak kehadiran AI di era digital merupakan bentuk ketertinggalan. Namun, menerima begitu saja hasil keluaran AI tanpa verifikasi dan penilaian kritis juga berisiko menghilangkan esensi profesi jurnalistik,” ujarnya.
AI Mempercepat Produksi Berita, tetapi Tidak Menjamin Kebenaran
Haresti menjelaskan, AI merupakan teknologi yang meniru kemampuan kognitif manusia. Teknologi ini dapat membantu wartawan mengumpulkan, mengolah, hingga mendistribusikan informasi.
Sejumlah perangkat AI menawarkan beragam fungsi untuk mendukung pekerjaan jurnalistik. ChatGPT dan Claude, misalnya, dapat membantu memetakan sudut pandang pemberitaan.
Keduanya juga dapat menyusun alternatif judul dan merancang pertanyaan wawancara. Wartawan bahkan dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki struktur tulisan.
Sementara itu, Gemini, Grok, DeepSeek, dan NotebookLM membantu analisis dokumen. Perangkat tersebut juga dapat mengolah kumpulan data berukuran besar.
Teknologi penerjemahan otomatis membuka akses terhadap informasi lintas bahasa. Canva AI turut mendukung penyuntingan dan pengembangan visual berita.
Dalam jurnalisme multimedia, AI juga membantu mentranskripsikan wawancara. Teknologi tersebut dapat menghasilkan subtitle, infografik, visualisasi data, podcast, hingga video pendek.
Namun, kemudahan itu menyimpan persoalan mendasar. AI tidak otomatis menjamin kebenaran informasi yang dihasilkannya.
Salah satu ancaman utama ialah halusinasi AI. Sistem dapat menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak sesuai fakta.
Risiko lainnya mencakup misinformasi, disinformasi, dan bias algoritma. Ketiganya berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“AI posisinya sebagai alat bantu. Hasil yang diberikan tetap harus diperiksa, diverifikasi, dan dikontrol oleh manusia,” kata Haresti.
Ia mengingatkan, kemudahan teknologi dapat melemahkan daya kritis wartawan. Ketergantungan terhadap mesin berisiko mengikis kemampuan jurnalistik dalam menguji fakta.
Verifikasi Fakta Menjadi Benteng Etika dan Hukum
Dalam praktik jurnalistik, verifikasi bukan sekadar tahapan penyuntingan. Verifikasi merupakan kewajiban profesional yang melindungi kepentingan publik.
Haresti merujuk konsep augmented journalism dalam penelitian Dierickx, Opdahl, Khan, Lindén, dan peneliti lainnya. Konsep tersebut dibahas dalam artikel A Data-Centric Approach for Ethical and Trustworthy AI in Journalism. Artikel itu terbit di jurnal Ethics and Information Technology pada 2024.
Konsep augmented journalism menempatkan AI sebagai teknologi yang memperluas kemampuan manusia. AI dapat mempercepat pekerjaan, mengenali pola, serta menganalisis data dan teks.
Namun, kualitas hasilnya tetap bergantung pada data yang digunakan. Karena itu, wartawan harus memeriksa sumber primer dan melakukan verifikasi lapangan.
Tanpa pemeriksaan tersebut, teknologi justru dapat mempercepat penyebaran informasi keliru. Kecepatan produksi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketelitian.
Haresti juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Wartawan wajib menjaga akurasi, independensi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada publik.
Prinsip tersebut tidak boleh dikorbankan demi mengejar trafik maupun kecepatan penerbitan. Media harus memastikan setiap informasi memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks hukum, produk jurnalistik juga harus memperhatikan hak publik dan hak individu. Informasi yang keliru dapat menimbulkan kerugian reputasi maupun konsekuensi hukum.
Karena itu, penggunaan AI tidak menghapus tanggung jawab wartawan dan perusahaan pers. Manusia tetap harus mengendalikan proses produksi dan menentukan kelayakan publikasi.
Independensi Wartawan Tidak Boleh Tunduk pada Algoritma
Haresti, yang juga menjabat Kepala Sekolah Jurnalisme PWI DKI Jakarta, menilai adaptasi teknologi menjadi kebutuhan. Ekosistem media terus berubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun, adaptasi tidak berarti menyerahkan keputusan jurnalistik kepada algoritma. Wartawan harus tetap mempertahankan identitas dan nilai profesionalismenya.
Tantangan terbesar bukan sekadar menguasai perangkat AI. Tantangan sesungguhnya ialah memastikan teknologi tidak menggerus integritas profesi.
“Teknologi boleh berkembang pesat, tetapi kualitas, etika, dan tanggung jawab jurnalistik akan selalu berada di tangan manusia,” ujarnya.
Haresti menegaskan, AI harus menjadi mitra kerja wartawan. Teknologi tersebut tidak boleh menggantikan peran jurnalis.
Pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dapat meningkatkan produktivitas media. Namun, inovasi harus tetap berpihak pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, kecanggihan mesin tidak menentukan kualitas sebuah berita. Akurasi, independensi, dan keberanian menguji fakta tetap menjadi ukuran utama.
Wartawan boleh menggunakan AI untuk bekerja lebih cepat. Namun, mereka tidak boleh membiarkan mesin menentukan kebenaran.
