Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan melayangkan surat klarifikasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Rabu (23/10/2024).
Surat tersebut menyangkut dugaan adanya 17 kegiatan fiktif dalam pelaksanaan paket swakelola yang dikelola BBWS Sumatera VIII.
Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman, menyatakan langkah ini diambil untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami meminta klarifikasi resmi terkait dugaan kegiatan fiktif ini. Jika benar terbukti, tidak boleh ada pembiaran,” ujar Dodo.
Surat klarifikasi tersebut juga memuat permintaan penjelasan rinci terkait paket program yang diduga tidak dilaksanakan.
Dodo menyebut, berdasarkan laporan dari masyarakat dan informasi dari internal BBWS, terdapat sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi di lapangan.
“Menurut keterangan masyarakat dan sumber internal BBWS, paket pekerjaan itu tidak dilaksanakan. Tim kami sudah turun menelusuri, tapi tidak menemukan kegiatan di lokasi,” jelas Dodo.
Ia menekankan pentingnya transparansi, terutama bagi lembaga yang mengelola dana publik.
“Ini bukan sekadar soal data administratif, tapi terkait bukti konkret di lapangan,” tambahnya.
Dodo juga menyebut bahwa jika BBWS Sumatera VIII tidak segera memberikan klarifikasi, pihaknya siap membawa masalah ini ke penegak hukum.
“Kami akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan atau Kepolisian agar ditangani secara profesional jika tidak ada respons,” tegasnya.
Selain itu, Dodo mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa di depan kantor BBWS Sumatera VIII.
