Lahat, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
RDP Aliansi Aktivis bersama DPRD Kabupaten Lahat digelar di ruang rapat DPRD pada Selasa (2/9/2025) pukul 11.00 WIB.
Rapat tersebut dihadiri anggota DPRD, perwakilan aktivis, perwakilan dari Polres dan Kodim, ketua LSM, Badan Intelijen Negara tingkat Daerah (BINDA), serta tokoh masyarakat.
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., membuka rapat dengan harapan forum ini mampu meredam gejolak isu nasional. Ia mengajak aktivis menyalurkan aspirasi lewat jalur dialog, bukan aksi unjuk rasa.
“Semoga setelah RDP ini, teman-teman aktivis mengurungkan niat unjuk rasa besok demi menjaga Kabupaten Lahat tetap kondusif,” ujar Fitrizal.
Dalam forum ini, Dodo Arman dari LSM KPK Nusantara membacakan 18 tuntutan aktivis. Beberapa di antaranya pemecatan Kapolri, penurunan tarif abodemen PDAM, penyaluran CSR, dan dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Lahat Tahun Anggaran 2020.
“DPRD harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya pintar bagi-bagi proyek. Jangan seolah-olah DPRD Lahat tidak ada fungsinya,” tegas Dodo.
Sementara itu, Malik dari LSM Ratu Adil menyoroti pemilihan Dewan Kesenian Lahat (DKL) yang dinilai ilegal karena digelar oleh Dinas Pendidikan. Ia menilai DKL adalah lembaga independen sehingga tidak semestinya ada campur tangan pemerintah.
Aktivis lain, Aristoteles (Aying) dari GRPK-RI, mengkritik tunjangan perumahan, komunikasi, dan transportasi DPRD. Ia berharap tunjangan disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
Menanggapi tuntutan aktivis, Fitrizal menegaskan bahwa tunjangan dan pendapatan dewan sudah memiliki dasar hukum. Menurutnya, DPRD tidak bisa mengubah aturan hanya karena tekanan sepihak.
“Landasan kerja DPRD beserta larangannya sudah jelas diatur. Kami akan mematuhinya sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Anggota legislatif dari Dapil 7, Nizaruddin, S.H., dan Sutra Imansyah, S.E., turut bersuara. Mereka membantah tuduhan DPRD yang tidak bekerja dan menegaskan bahwa seluruh anggota dewan telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan, dan masyarakat harus memahami peran DPRD.
Menutup rapat, Fitrizal menegaskan bahwa DPRD Lahat telah menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Keputusan ini diambil demi menjaga keuangan daerah dan menjaga perasaan rakyat.
RDP Aliansi Aktivis dengan DPRD Kabupaten Lahat menjadi wadah penting untuk menyampaikan kritik, tuntutan, sekaligus mencari solusi demi kondusifitas Bumi Seganti Setungguan. (Red)
