Jakarta (Infoaktual.co.id) — Achmad Faruk kembali memimpin Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya. Tim Formatur menetapkan Faruk sebagai ketua periode 2026-2028. Penetapan berlangsung secara aklamasi pada Kamis, 10 September 2026.
Faruk menjadi satu-satunya kandidat dalam proses pemilihan tersebut.
Tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri hingga proses pemilihan berlangsung. Kondisi itu membuat pemilihan ketua berlangsung tanpa kontestasi.
Tim Formatur menyatakan proses pemilihan berlangsung terbuka dan tertib.
Lebih dari 70 anggota memberikan dukungan kepada Faruk. Jumlah tersebut berasal dari 83 anggota yang terdaftar sebagai pemilih.
Pemilihan tersebut dipimpin Ketua Panitia Formatur Edison Siahaan. Edison didampingi Dadang Sugandi dan Yakobus Kalao dalam proses tersebut.
Patricia Diah Ayu Saraswati serta Widan Noviansyah turut menjadi bagian formatur.
Penetapan secara aklamasi membawa konsekuensi bagi kepemimpinan Faruk.
Mandat organisasi kini harus diterjemahkan menjadi program yang terukur. Soliditas internal menjadi salah satu pekerjaan penting periode mendatang.
Faruk menyatakan kepemimpinannya akan mengutamakan persatuan anggota.
Ia juga berjanji menjaga marwah organisasi wartawan tersebut. Komunikasi profesional dengan jajaran kepolisian menjadi agenda lainnya.
Namun, kedekatan komunikasi tidak boleh menghilangkan independensi pers.
Wartawan tetap memiliki kewajiban menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi publik. Relasi profesional harus dibangun tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Faruk menekankan pentingnya kesetaraan dalam kehidupan organisasi. Menurut dia, senioritas tidak boleh menjadi alasan perlakuan berbeda. “Tidak ada senior, tidak ada junior. Kita semua satu keluarga,” ujar Faruk.
Ia mengatakan perbedaan masa keanggotaan tidak boleh melahirkan DIskriminasi. “Perbedaan hanya pada lamanya menjadi anggota,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bagi organisasi yang beranggotakan wartawan. Soliditas tidak seharusnya dibangun melalui dominasi kelompok tertentu.
Faruk juga meminta anggota meninggalkan konflik internal organisasi. Ia menyinggung kecemburuan dan permusuhan yang berpotensi merusak kebersamaan. “Mari kita jaga kekompakan. Kita maju bersama, tumbuh bersama,” ujar Faruk.
Ia juga mengajak anggota berkarya bersama dalam menjalankan kerja jurnalistik. Ajakan tersebut menempatkan kebersamaan sebagai modal organisasi selama dua tahun.
Namun, soliditas tidak cukup hanya dibangun melalui slogan kebersamaan.
Organisasi profesi membutuhkan mekanisme kerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Faruk menjadikan transparansi sebagai prinsip pertama kepemimpinannya. Prinsip kedua adalah akuntabilitas dalam menjalankan roda organisasi.
Dua prinsip tersebut penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Pengelolaan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral.
Prinsip ketiga yang ditekankan Faruk adalah kebersamaan. Prinsip keempat adalah kesetaraan bagi seluruh anggota FWP. Empat prinsip tersebut akan menjadi pijakan kepemimpinan periode 2026-2028.
Faruk juga memastikan program organisasi sebelumnya tidak langsung dihentikan. Ia memilih mengevaluasi program yang masih membutuhkan perbaikan.
Evaluasi menjadi penting agar kesinambungan organisasi tidak sekadar bersifat administratif. Program yang efektif dapat dilanjutkan dengan sejumlah penyempurnaan.
Sementara program yang tidak relevan perlu dikaji kembali. Langkah evaluasi juga dapat mencegah pengelolaan organisasi berjalan tanpa indikator. Setiap program idealnya memiliki target dan mekanisme pertanggungjawaban.
FWP Polda Metro Jaya memiliki posisi strategis dalam ekosistem jurnalistik kepolisian. Para anggotanya berinteraksi langsung dengan berbagai sumber informasi kepolisian.
Kondisi tersebut membuat profesionalisme wartawan menjadi tuntutan utama. Informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disampaikan kepada publik.
Hubungan baik dengan kepolisian juga memiliki batas etik dan profesional. Wartawan tidak boleh kehilangan jarak kritis dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Sebaliknya, kritik jurnalistik tidak boleh berubah menjadi tekanan kepentingan. Kedua pihak harus memahami batas kewenangan masing-masing.
Faruk berharap FWP mampu membangun hubungan profesional dengan kepolisian.
Ia juga ingin organisasi menghasilkan informasi yang akurat dan berimbang.
Informasi tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip itu menjadi penting ketika berita menyangkut penegakan hukum.
Kesalahan informasi dapat berdampak terhadap reputasi seseorang atau institusi.
Karena itu, verifikasi menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik anggota FWP.
Di sisi lain, kepemimpinan baru menghadapi tantangan menjaga independensi organisasi. Status sebagai wartawan yang meliput kepolisian membutuhkan standar etik yang kuat.
Kebebasan pers dan profesionalisme harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Organisasi wartawan tidak boleh sekadar menjadi ruang koordinasi liputan.
Organisasi juga harus menjadi wadah peningkatan kompetensi jurnalistik anggotanya. Pendidikan etik, verifikasi, dan pemahaman hukum dapat diperkuat.
Hal tersebut penting menghadapi perkembangan informasi digital yang semakin cepat. Kecepatan pemberitaan tidak boleh mengalahkan akurasi dan verifikasi.
Mandat aklamasi kini menempatkan Faruk pada tanggung jawab yang lebih besar.
Ia tidak hanya dituntut menjaga persatuan internal organisasi.
Faruk juga harus membuktikan empat prinsip yang telah dicanangkannya.
Transparansi harus terlihat dalam pengelolaan organisasi.
Akuntabilitas harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil. Kesetaraan harus dirasakan seluruh anggota tanpa melihat senioritas. Sementara kebersamaan harus diwujudkan melalui kerja organisasi yang nyata. Dengan demikian, kepemimpinan periode 2026-2028 tidak berhenti pada seremoni.
Publik juga memiliki kepentingan terhadap profesionalisme wartawan yang meliput kepolisian. Sebab, kualitas informasi kepolisian turut memengaruhi kepercayaan masyarakat.
Faruk kini memiliki waktu dua tahun untuk membuktikan komitmennya.
Tantangannya jelas, menjaga soliditas tanpa mengorbankan independensi jurnalistik.
Keberhasilan kepemimpinan FWP akan dinilai dari kerja, bukan sekadar janji.
Mandat aklamasi harus dibayar dengan transparansi dan tanggung jawab.
