PASAMAN BARAT, InfoAktual.co.id — Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pasaman Barat mendapat perhatian serius. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut melibatkan unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rombongan diterima Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, bersama jajaran Forkopimda, asisten, staf ahli, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pasaman Barat memaparkan perkembangan penanganan pascabencana, termasuk kondisi sejumlah infrastruktur yang membutuhkan percepatan penanganan.
Usai menerima paparan, rombongan Satgas turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur terdampak. Dua lokasi yang menjadi perhatian yakni Jembatan Batang Lampang di Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, serta ruas jalan MAN Kajai-Timbo Abu.
Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong agar pekerjaan fisik pascabencana dapat berjalan dan diselesaikan sesuai target.
Namun, pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya kondisi cuaca.
“Kami berharap arahan dan petunjuk dari Satgas dapat menjadi pedoman untuk mempercepat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pasaman Barat,” ujar Doddy.
Ia menjelaskan, Pasaman Barat telah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp128 miliar yang turut mendukung penanganan pascabencana dan pembangunan daerah.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar berbagai kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, menegaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kami datang untuk mengakselerasi percepatan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Harapan kami, progres kegiatan ini dapat semakin terlihat signifikan,” kata Yopie.
Ia menyebutkan, monitoring tidak hanya menyasar kegiatan yang dibiayai melalui TKD, tetapi juga program penanganan pascabencana serta kegiatan yang anggarannya telah disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait.
Yopie juga menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah daerah, khususnya antar-OPD, agar setiap program memiliki kejelasan mengenai lokasi, jenis pekerjaan, serta sumber pembiayaannya.
Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian maupun lembaga terkait.
Selain koordinasi, Satgas juga meminta dukungan serta pendampingan dari unsur kejaksaan, TNI dan Polri agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Peninjauan langsung ke Jembatan Batang Lampang dan ruas jalan MAN Kajai-Timbo Abu menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kondisi infrastruktur serta kebutuhan penanganan pascabencana di Pasaman Barat.
Hasil monitoring tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi untuk mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pembangunan infrastruktur terdampak bencana dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat Pasaman Barat.(Sandra)
