ACEH BARAT – INFOAKTUAL. |Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, melalui Sekretaris Panglima Laot, Nanda Ferdiansyah, mengapresiasi sikap Profesioanal Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Meulaboh (wilayah Aceh Barat), Capt. TRI HANANTO, S.H., yang berkomitmen membantu menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi nelayan, khususnya terkait ketentuan lokasi area berlabuh kapal pengangkut batu bara dan lokasi pemasangan unjam sebagai sarana tradisional untuk menangkap ikan. Meulaboh, kamis 29/10/26.
Nanda menegaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Pasalnya, masalah hilangnya unjam di tengah laut tidak hanya dirasakan oleh nelayan di Kecamatan Meureubo, tetapi juga dialami nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan, mengingat unjam merupakan salah satu sarana penting yang digunakan untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan dan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Persoalan ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak. Jangan sampai masalah yang dihadapi nelayan, khususnya terkait lokasi pemasangan unjam dan area berlabuh kapal pengangkut batu bara, dianggap sebagai persoalan sepele, “demikian penekanan terhadap harapan yang disampaikan Nanda.
Ia berharap Kepala KSOP Kelas IV Meulaboh dapat memfasilitasi pembahasan lebih lanjut bersama instansi berwenang, Panglima Laot, serta perwakilan nelayan untuk memperoleh kejelasan mengenai titik koordinat area berlabuh kapal pengangkut batu bara dan lokasi yang dapat dimanfaatkan nelayan untuk memasang unjam.
Menurut Nanda, kejelasan mengenai kedua lokasi tersebut sangat penting agar aktivitas pelayaran kapal pengangkut batu bara dapat berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kepentingan nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
Selain itu, persoalan hilangnya unjam di tengah laut juga perlu ditelusuri secara cermat berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan. Dengan demikian, pihak terkait dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kejadian tersebut serta menentukan langkah penanganan yang tepat.
Nanda menilai, persoalan yang dialami nelayan di dua kecamatan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam pengelolaan wilayah perairan Aceh Barat. Penanganannya tidak cukup hanya dengan membuka ruang komunikasi, tetapi juga perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis dan langkah nyata.
Ia berharap Panglima Laot dan perwakilan nelayan dilibatkan dalam proses pembahasan agar informasi mengenai lokasi pemasangan unjam, area berlabuh kapal, serta kondisi yang dialami nelayan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan solusi.
“Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan dapat tercapai kejelasan mengenai penempatan dan pengaturan lokasi berlabuh kapal pengangkut batu bara serta area aktivitas penangkapan ikan masyarakat.
Apresiasi atas Keterbukaan KSOP Meulaboh, “pungkasnya.
Sebelumnya, Nanda Ferdiansyah menyampaikan apresiasi kepada Kepala KSOP Kelas IV Meulaboh, Capt. Tri Hananto, S.H., yang telah membuka ruang komunikasi dan bersedia memfasilitasi aspirasi nelayan.
Apresiasi itu disampaikan sehari setelah perwakilan nelayan bersama Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo melakukan silaturahmi dengan pihak KSOP untuk membahas persoalan titik koordinat area berlabuh kapal pengangkut batu bara serta jalur dan lokasi perairan yang dimanfaatkan nelayan untuk memasang unjam.
Keterbukaan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang lebih konkret. Nelayan berharap persoalan yang mereka hadapi dapat dibahas bersama instansi berwenang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran, ketentuan kepelabuhanan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pada akhirnya, Nanda berharap adanya kepastian dan pengaturan yang jelas mengenai lokasi berlabuh kapal pengangkut batu bara maupun lokasi pemasangan unjam, sehingga kepentingan pelayaran dan aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan berdampingan.
Persoalan hilangnya unjam di tengah laut bukan sekadar menyangkut sarana penangkapan ikan, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi nelayan dan keluarga mereka.
Karena itu, diperlukan perhatian serius, koordinasi, serta langkah penyelesaian yang terukur agar persoalan tersebut tidak terus berulang dan masyarakat nelayan memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitasnya.
(Dedy Surya)
