MEULABOH -INFOAKTUAL |Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) ke-VII Kabupaten Aceh Barat berujung gagal setelah sidang pleno diwarnai ketegangan dan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana agenda yang telah dijadwalkan. Kegiatan berlangsung di Aula Cut Mutia, Universitas Teuku Umar (UTU), Aceh Barat, Sabtu 14/11/2026,.
Muswil yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut dibuka oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Ruswaidi, S.STP, M.Si.
yang mewakili Bupati.
Kegiatan turut dihadiri Ketua RAPI Provinsi Aceh, Nagan Raya Kepala Pengadilan Negeri Meulaboh, Kapolres Aceh Barat, para ketua lokal, Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Organisasi Daerah (DP2OD), serta ratusan anggota RAPI dari seluruh wilayah Aceh Barat.
Polemik bermula ketika dua Ketua Lokal, yakni dari Kecamatan Sungai Mas dan Johan Pahlawan, mempertanyakan proses pembentukan dua lokal baru, Kaway XVI Raya dan Samatiga Raya. Mereka meminta Ketua RAPI Aceh Barat sebelumnya, Musfaruddin, menjelaskan dasar administrasi serta berita acara pembentukan kedua lokal tersebut.
Namun, persoalan semakin memanas setelah Musfatuddin tidak hadir dalam ruang sidang pleno. Ketidakhadirannya disebut karena mendadak berhalangan dan harus melakukan perjalanan ke luar kota. Padahal, kehadiran ketua sebelumnya dinilai penting untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode yang telah berjalan.
Sementara itu, Sekretaris RAPI Provinsi Aceh, T. Al-Munawar, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa salah satu persoalan paling mendasar dalam pelaksanaan Muswil adalah ketidakhadiran ketua sebelumnya pada sidang pleno.
Menurutnya, kehadiran ketua lama merupakan bagian dari persyaratan dan kewajiban organisasi, terutama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kepengurusan sebelumnya sebelum proses pengambilan kebijakan berikutnya dilakukan.
Lebih lanjut, T. Al-Munawar menjelaskan bahwa menyikapi kondisi tersebut, kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya harus ditarik ke tingkat kepengurusan satu jenjang di atasnya, yakni RAPI Daerah Provinsi Aceh.
Ia menegaskan, meskipun Muswil belum berhasil dilaksanakan, roda organisasi RAPI di Aceh Barat tetap berjalan dan tidak mengalami kendala. Pihak RAPI Provinsi nantinya akan mempertimbangkan pemberian surat tugas kepada figur yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjalankan roda organisasi di Aceh Barat, setelah melalui proses penyaringan danp penilaian.
Sampai keputusan dan penugasan tersebut ditetapkan, T. Al-Munawar meminta seluruh ketua lokal agar tetap berperan aktif melanjutkan dan menjalankan kepengurusan organisasi di tingkat lokal masing-masing.
Kegagalan Muswil RAPI ke-VII Aceh Barat ini pun menyisakan persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama terkait pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, kejelasan administrasi pembentukan dua lokal baru, serta keberlanjutan kepemimpinan organisasi RAPI di Kabupaten Aceh Barat.
(DS)
