Ambon, Maluku
InfoAktual.co.id
Demokrasi di Kabupaten Buru kini dipertaruhkan. Forum Lintas Pemuda Peduli Maluku (FLP2M) mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku segera menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru.
Bukan isu kecil. FLP2M menyebut angka yang diduga tak jelas penggunaannya mencapai miliaran rupiah.
Dana yang seharusnya menjamin kelancaran pesta demokrasi justru diduga disalahgunakan.
“Gaji petugas PPS senilai Rp1,5 miliar tidak dibayarkan. Ini bukan salah kelola, ini potensi korupsi,” tegas Ibrahim Mony, juru bicara FLP2M, Minggu (13/4/2025).
Mony menjelaskan, para petugas PPS adalah garda terdepan penyelenggaraan Pemilu. Mereka bekerja di lapangan, namun upah yang menjadi hak mereka justru tidak kunjung cair.
“Ini bentuk penghinaan terhadap demokrasi. Mereka pahlawan suara rakyat,” katanya.
Dugaan penyimpangan itu bukan satu-satunya. FLP2M menyatakan telah mengantongi sejumlah temuan lain terkait penggunaan dana hibah Pemilu oleh KPU Buru.
“Data kami lengkap. Ini akan kami laporkan ke Kejati dan Polda Maluku dalam waktu dekat,” ungkap Mony.
Bagi FLP2M, langkah ini bukan sekadar protes. Ini bentuk tanggung jawab moral sebagai anak negeri. Sebagai generasi muda Bupolo, mereka menolak diam melihat demokrasi dinodai.
“Kami bukan mencari panggung. Kami menuntut keadilan,” tambahnya.
Rencana demonstrasi damai pun tengah dipersiapkan. Aksi ini akan digelar di Ambon dan Namlea, sebagai bentuk tekanan publik terhadap penegak hukum.
“Jangan biarkan isu ini tenggelam. Ini soal integritas lembaga negara,” ujar salah satu koordinator aksi.
