DIDUGA Abaikan Peringatan Penggunaan Pasir, Rehab SMA Negeri 2 Mazo Disorot – Kepala Sekolah dan Pelaksana Diminta Bertanggung Jawab

NIAS SELATAN, 20 November 2026 infoaktual.co.id – Pekerjaan rehabilitasi SMA Negeri 2 Mazo yang berlokasi di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, penggunaan material pasir dalam pekerjaan rehabilitasi tersebut dipersoalkan karena diduga tidak memenuhi kelayakan sebagai bahan bangunan.

Persoalan ini mencuat setelah masyarakat menyampaikan keberatan terhadap pasir yang diangkut dari kawasan Mbombo Matua, tidak jauh dari lokasi sekolah. Masyarakat meminta agar material tersebut tidak digunakan dalam pekerjaan rehabilitasi karena dinilai tidak layak.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pelapor, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Nias Selatan agar segera mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Dalam keterangan pelapor, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV disebut telah memberikan respons dan menyampaikan bahwa pasir yang berasal dari kawasan Mbombo Matua tidak boleh digunakan untuk pekerjaan rehabilitasi SMA Negeri 2 Mazo.

Pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan operator, disebut telah diingatkan agar menggunakan pasir dari Sungai Susua yang dinilai layak untuk pekerjaan tersebut.

Arahan itu juga disebut telah disampaikan kepada para pekerja bangunan agar tidak lagi menggunakan pasir dari Mbombo Matua.

Namun, persoalan menjadi semakin serius setelah muncul dugaan adanya pernyataan berbeda dari kepala sekolah.

Menurut keterangan pelapor, salah seorang guru telah menyampaikan persoalan penggunaan pasir tersebut kepada kepala sekolah dan operator sekolah.

Namun, kepala sekolah diduga memberikan jawaban agar pekerjaan tetap dilanjutkan.

“Jangan pedulikan itu, terus dipakai. Kalau ada nanti yang keberatan, saya yang bertanggung jawab,” demikian pernyataan kepala sekolah sebagaimana disampaikan pelapor.

Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh kepala sekolah. Sebab, apabila benar disampaikan, muncul pertanyaan mengenai dasar pertimbangan teknis yang digunakan untuk tetap melanjutkan pekerjaan dengan material yang telah dipersoalkan.

Tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan konstruksi tidak cukup hanya dengan pernyataan siap bertanggung jawab. Kesesuaian material harus dibuktikan melalui spesifikasi teknis, pemeriksaan dan pengujian laboratorium apabila diperlukan.

Persoalan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam Pasal 59 ayat (1), pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diwajibkan memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) menegaskan bahwa standar tersebut mencakup:

  1. Standar mutu bahan.
  2. Standar mutu peralatan.
  3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja.
  4. Standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
  5. Standar mutu hasil pekerjaan konstruksi.
  6. Standar operasi dan pemeliharaan.

Artinya, material yang digunakan dalam rehabilitasi sekolah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai spesifikasi teknis pekerjaan.

Pasal 96 UU Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sanksi administratif bagi pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.

Sanksi tersebut meliputi:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Denda administratif.
  3. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.
  4. Pencantuman dalam daftar hitam.
  5. Pembekuan perizinan berusaha.
  6. Pencabutan perizinan berusaha.

Untuk penyedia jasa, ketentuan tertentu juga memungkinkan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

Penerapan sanksi harus melalui pemeriksaan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila ditemukan material yang tidak memenuhi standar, pihak berwenang dapat mengambil tindakan sesuai tingkat pelanggarannya.

Selain UU Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga relevan.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai perkembangan peserta didik.

Ketentuan ini mempertegas pentingnya kualitas dan kelayakan fasilitas pendidikan. Bangunan sekolah harus memberikan lingkungan yang aman dan layak bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Masyarakat meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV agar tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi rehabilitasi SMA Negeri 2 Mazo.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

  • Sumber pasir yang digunakan dalam pekerjaan.
  • Kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan.
  • Hasil pemeriksaan mutu material.
  • Volume serta kualitas pekerjaan rehabilitasi.
  • Tanggung jawab pelaksana, pengawas, dan pihak terkait.

Apabila material yang digunakan terbukti tidak memenuhi spesifikasi, masyarakat meminta agar dilakukan tindakan korektif, termasuk penggantian material dan perbaikan pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan teknis.

Masyarakat juga meminta kepala sekolah SMA Negeri 2 Mazo memberikan penjelasan mengenai pernyataan yang disebut disampaikan kepada guru terkait penggunaan pasir dari Mbombo Matua.

Pihak kontraktor atau pelaksana pekerjaan serta pengawas teknis juga perlu memberikan keterangan mengenai dasar pemilihan sumber material tersebut.

Publik tidak menginginkan rehabilitasi sekolah yang seharusnya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan justru menyisakan persoalan mutu bangunan.

Penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas material bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi langsung dari kepala sekolah, pelaksana pekerjaan, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV masih diperlukan.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret agar pekerjaan rehabilitasi SMA Negeri 2 Mazo dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan hukum, dan kepentingan pendidikan. (Deni Zega)