Jakarta (Infoaktual.co.id) — Korlantas Polri terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem tersebut kini diarahkan terintegrasi dengan Criminal Justice System atau CJS.
Integrasi itu menghubungkan Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tilang. Langkah tersebut menyasar proses penindakan hingga pembayaran denda secara elektronik.
Korlantas menyebut integrasi diperlukan untuk mempercepat proses penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini juga ditujukan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Namun, digitalisasi penindakan harus tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap proses harus dapat ditelusuri berdasarkan kewenangan lembaga masing-masing.
Data Tilang Terhubung Lintas Lembaga
Korlantas mengembangkan dashboard bersama bagi lembaga terkait penanganan perkara tilang. Dashboard tersebut memungkinkan pemantauan perjalanan perkara secara terintegrasi.
Data penindakan dapat terhubung dengan putusan pengadilan dan pembayaran denda. Status perkara juga dapat dipantau melalui sistem yang saling terkoneksi.
Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya menekankan pentingnya kolaborasi. Menurut Made Agus, Kepolisian tidak dapat menjalankan integrasi tersebut sendirian. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan bapak ibu.”ujar Made.
Pernyataan itu disampaikan Made Agus kepada perwakilan Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Ia menilai keterhubungan data menjadi fondasi penegakan hukum berbasis teknologi. “Mulai dari penindakan sampai pencatatannya, semuanya dapat terhubung dalam satu sistem.”ujar Made.
Integrasi tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap administrasi berbasis dokumen fisik. Namun, sistem elektronik tetap membutuhkan validasi dan pengawasan antarlembaga.
Kesalahan input tetap dapat menimbulkan persoalan hukum dan administratif. Karena itu, akurasi data menjadi bagian penting dalam sistem ETLE.
Pembayaran Denda Masuk Sistem Penerimaan Negara
Korlantas juga mendorong pembenahan mekanisme pembayaran denda tilang elektronik. Pembayaran diarahkan menggunakan sistem perbankan resmi dan terhubung penerimaan negara.
Setiap transaksi akan tercatat secara elektronik dalam sistem yang tersedia. Pencatatan tersebut memungkinkan status pembayaran ditelusuri lembaga berwenang.
Masyarakat juga memperoleh kepastian mengenai status kewajiban setelah pembayaran. Sistem itu diharapkan mengurangi potensi dana tertahan akibat administrasi terpisah.
Selain itu, rekonsiliasi penerimaan dapat dilakukan dengan mekanisme berbasis data elektronik. Kondisi tersebut menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara.
Rekonsiliasi Data Tak Lagi Bertumpu Dokumen Fisik
Integrasi CJS mengubah pola administrasi perkara tilang antarinstansi. Data penindakan, putusan, pembayaran, dan penerimaan dapat saling terhubung. Proses pencocokan data juga diarahkan berlangsung melalui sistem elektronik.
Mekanisme tersebut dapat mengurangi potensi perbedaan pencatatan antarinstansi. Perbedaan data berpotensi menghambat penyelesaian perkara dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, sistem harus memiliki mekanisme verifikasi yang jelas. Setiap perubahan data juga idealnya meninggalkan jejak administrasi elektronik.
Jejak tersebut penting ketika terjadi sengketa atau pemeriksaan administratif. Dengan begitu, proses penegakan hukum memiliki dasar dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Korlantas Dorong Sertifikasi Petugas
Transformasi ETLE tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi. Korlantas juga mendorong sertifikasi bagi petugas yang menjalankan sistem tersebut.
Sertifikasi diarahkan memastikan petugas memenuhi kompetensi sesuai tugas dan kewenangannya. Petugas harus memahami pengelolaan data hingga proses penyelesaian perkara.
Kompetensi juga diperlukan dalam pembayaran dan pencatatan penerimaan negara. Tanpa sumber daya manusia kompeten, teknologi berpotensi kehilangan fungsi pengawasan. Digitalisasi karenanya tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.
Korlantas perlu memastikan sistem berjalan konsisten pada seluruh tahapan penindakan. Pengawasan internal juga menjadi unsur penting dalam mencegah kesalahan administrasi. Polisi, Pengadilan, dan Kejaksaan dalam Satu Ekosistem
Penguatan integrasi ETLE dibahas dalam forum bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pembahasan itu turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI.
Forum tersebut membahas pelayanan penegakan hukum elektronik dalam perkara tilang. Melalui konsep CJS, setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya masing-masing.
Kepolisian menangani penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengadilan menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutus perkara. Kejaksaan menangani aspek pelaksanaan putusan serta penerimaan terkait perkara.
Keterhubungan sistem tidak berarti menghapus batas kewenangan antarlembaga. Justru, integrasi harus memperjelas alur pertanggungjawaban setiap institusi.
Prinsip tersebut penting agar digitalisasi tidak mengaburkan tanggung jawab hukum.
ETLE dan Tantangan Kepastian Hukum
Korlantas menyatakan integrasi ETLE bertujuan menyederhanakan proses bagi masyarakat. Informasi perkara dapat diproses secara digital melalui sistem yang terhubung.
Pembayaran denda juga diarahkan menggunakan kanal resmi. Langkah tersebut dapat memperkecil ruang administrasi yang tidak transparan.
Namun, efektivitas sistem tetap bergantung pada keamanan dan akurasi data. Masyarakat membutuhkan mekanisme keberatan ketika terjadi kesalahan penindakan.
Sistem juga harus menjamin informasi perkara tidak disalahgunakan. Perlindungan data menjadi konsekuensi hukum dari integrasi sistem berskala nasional.
Korlantas kini mendorong penyempurnaan ETLE melalui pendekatan lintas lembaga. Dashboard bersama menjadi salah satu instrumen utama integrasi tersebut.
Pembayaran elektronik juga diarahkan masuk mekanisme penerimaan negara. Rekonsiliasi berbasis data menjadi bagian dari pembenahan administrasi perkara.
Sertifikasi petugas melengkapi transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Ujungnya bukan sekadar tilang elektronik yang semakin canggih.
Ukuran keberhasilannya terletak pada kepastian hukum dan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan sistem yang cepat, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
