DKI Jakarta
InfoAktual.co.id
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyampaikan kritik terhadap sikap politik PDI Perjuangan (PDIP). Ia menilai, sikap PDIP tidak mencerminkan peran oposisi yang seharusnya totalitas dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kalau ingin berada di luar pemerintahan, harus totalitas di luar. Jangan menyatakan sebagai oposisi, tetapi sikapnya seperti koalisi,” kata R. Haidar Alwi, Selasa (17/12/2024).
PDIP secara resmi memutuskan untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai partai oposisi, PDIP diharapkan mampu menjalankan fungsi “checks and balances” untuk mengontrol kekuasaan.
Namun, Haidar Alwi menilai mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya mengawasi rezim yang sedang berkuasa, PDIP malah terlihat sibuk mengawasi mantan Presiden Jokowi, keluarganya, dan tokoh-tokoh seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Haidar.
Ketidakjelasan sikap PDIP ini, menurut Haidar, berdampak pada hilangnya peran kritis partai oposisi. Ia menyebut, oposisi yang tidak konsisten akan melemahkan demokrasi dan memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
“Harusnya oposisi menjadi kontrol utama pemerintah, bukan justru mengalihkan perhatian ke hal-hal yang tidak relevan,” tambahnya.
Haidar meminta PDIP untuk mengambil langkah tegas dalam menentukan posisinya. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan politik.
