Polda Metro Jaya Kerahkan 4.839 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa, Wakapolda Tekankan Pendekatan Humanis

twibbon infoaktual dki jakarta db11da4b e4e4 4a99 ac09 a54d54c77ba6.png

Jakarta (Infoaktual.co.id) – Polda Metro Jaya mengerahkan 4.839 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Pengamanan dilakukan untuk menjamin hak masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono menekankan seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis selama bertugas. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel kesiapan personel sebelum pengamanan dimulai.

kabid humas polda metro jaya kombes pol budi hermanto 1767929559679 169 1

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan seluruh anggota diminta menjalankan tugas secara profesional. Personel juga diwajibkan bersikap sabar dan mengedepankan tindakan terukur.

Menurut Budi, pengamanan aksi unjuk rasa harus tetap menghormati hak konstitusional masyarakat. Aparat diminta menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan di lapangan.

“Bapak Wakapolda meminta seluruh anggota menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat,” kata Budi, Jumat (17/7/2026).

“Personel tidak boleh mudah terpancing emosi dan harus bertindak sesuai prosedur,” ujarnya.

Budi menjelaskan kehadiran personel bukan hanya mengamankan peserta aksi. Polisi juga bertugas menjaga masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.

Pengamanan dilakukan agar aktivitas publik tetap berjalan normal. Polisi ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman. “Personel hadir memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat,” kata Budi.

“Pengamanan juga menjaga kelancaran aktivitas warga di sekitar lokasi,” ujarnya.

Sebanyak 4.839 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan tersebut. Jumlah itu berasal dari berbagai unsur keamanan dan pemerintah daerah.

Sebanyak 3.728 personel berasal dari Polda Metro Jaya. Kemudian, 340 personel berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Timur.

Selain itu, sebanyak 642 personel berasal dari TNI. Sebanyak 129 personel lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan beberapa instansi. Di antaranya Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Kolaborasi lintas instansi dilakukan untuk memperkuat pengamanan. Langkah tersebut juga mempercepat penanganan apabila terjadi situasi darurat.

Budi menegaskan seluruh personel bekerja dalam satu komando. Koordinasi menjadi kunci agar pengamanan berjalan efektif. Sebelum bertugas, seluruh anggota menjalani pemeriksaan perlengkapan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengamanan.

Polisi memastikan tidak ada personel membawa senjata api. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Keselamatan peserta, masyarakat, dan petugas menjadi prioritas utama,” ujar Budi.

“Tidak ada personel membawa ataupun menggunakan senjata api,” tegasnya.

Polda Metro Jaya menempatkan personel di sejumlah titik strategis. Penempatan dilakukan berdasarkan potensi konsentrasi massa. Pengamanan difokuskan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Personel juga disiagakan di Bundaran Hotel Indonesia.

Selain itu, petugas ditempatkan di kawasan Dukuh Atas. Pengamanan juga dilakukan di Patung Kuda dan Harmoni. Polisi turut mengamankan kawasan Tugu Tani. Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin juga menjadi fokus pengamanan.

Selanjutnya, personel bersiaga di kawasan Semanggi. Bundaran Senayan juga masuk dalam titik pengamanan.

Penempatan personel bertujuan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Polisi juga mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan.

Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas. Penerapan rekayasa dilakukan secara situasional.

Keputusan pengalihan arus bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan. Polisi akan menyesuaikan langkah sesuai dinamika aksi.

Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas lalu lintas. Kepatuhan terhadap petugas diharapkan mengurangi kemacetan.

Budi mengimbau pengguna jalan mencari jalur alternatif apabila diperlukan. Langkah tersebut dapat mempercepat perjalanan masyarakat.

Selain menjaga keamanan, polisi juga mengajak peserta aksi bertindak tertib. Penyampaian aspirasi diharapkan berlangsung damai.

Polda Metro Jaya meminta peserta mematuhi ketentuan yang berlaku. Massa aksi juga diimbau tidak mudah terprovokasi.

Menurut Budi, penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

Polisi berharap seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif. Kerja sama semua elemen dinilai penting selama aksi berlangsung.

Apabila membutuhkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi petugas terdekat. Polisi juga menyediakan layanan darurat Polri 110.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaporkan gangguan keamanan. Masyarakat juga dapat meminta bantuan apabila menghadapi situasi darurat.

Polda Metro Jaya memastikan seluruh personel siap menjalankan tugas secara profesional. Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama.

Budi menegaskan pengamanan dilakukan demi melindungi semua pihak. Polisi ingin menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan ketertiban umum. “Kami mengajak semua pihak menjaga situasi tetap aman dan damai,” kata Budi.

“Penyampaian aspirasi yang tertib mencerminkan kedewasaan berdemokrasi,” tutupnya.