PADANG,.InfoAktual co.id—Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ratu Prabu Sumatera Barat menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Barat,Rabu (15/4/2026).Organisasi tersebut mendesak transparansi serta penegasan penggunaan bahan baku lokal demi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketua DPW Ratu Prabu Sumatera Barat, Joni Putra Sikumbang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik yang berpotensi menghambat keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program MBG yang merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program MBG seharusnya menjadi sarana memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat, bukan justru membuka peluang dominasi distributor besar atau produk dari luar daerah.
“Visi Presiden melalui MBG adalah kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. Kami tidak ingin ada upaya menjauhkan UMKM dari rantai pasok. Uang negara harus berputar di pasar lokal dan petani kita, bukan lari ke luar daerah,” tegas Joni.
Sementara itu, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Ratu Prabu Sumbar, Rifki Fernanda, mengungkapkan adanya temuan di lapangan yang menjadi perhatian serius, khususnya pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Koto Tangah, Padang.
Ia menyebutkan bahwa pihak SPPG diduga menutup akses informasi terkait survei harga pasar dengan alasan data bersifat rahasia, padahal petunjuk teknis program mewajibkan keterbukaan data tersebut.
Selain itu, Rifki juga menyoroti penggunaan bahan baku non-lokal, seperti jagung beku (frozen) yang didatangkan dari luar daerah, meskipun petani jagung di Sumatera Barat dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kami menemukan fakta bahwa akses UMKM lokal terhambat dengan alasan harga yang tidak rasional, sementara produk luar daerah justru digunakan. Ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPW Ratu Prabu Sumbar melalui Bidang PPD akan melakukan konsolidasi besar-besaran yang dimulai dari Kota Padang. Konsolidasi ini bertujuan mengajak pelaku UMKM, koperasi, dan pemasok lokal untuk bersatu mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai ketentuan.
Rifki menegaskan, pihaknya juga akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh unit SPPG di Sumatera Barat. Setiap temuan dugaan penyimpangan, termasuk penggunaan bahan baku impor atau non-lokal, akan dilaporkan langsung kepada Badan Gizi Nasional.
“Konsolidasi di Padang ini adalah langkah awal. Kami ingin program MBG di Sumatera Barat menjadi contoh nasional dalam pemberdayaan ekonomi(RF)
