JAKARTA – INFOAKTUAL | Asosiasi Mahasiswa Pemerhati Publik (AMPP) akan menggelar aksi unjuk rasa dan pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pada Selasa, 14 Oktober 2025, mendatang, terkait dugaan adanya praktik fee proyek irigasi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten, yang menyeret nama salah satu anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKB, Ahmad Fauzi. sabtu, 11/10/25.
Menurut keterangan resmi yang diterima redaksi, proyek irigasi tersebut merupakan program padat karya tunai pemerintah, yang sejatinya bertujuan untuk memperbaiki, merehabilitasi, dan meningkatkan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.
Program ini juga diharapkan dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
Namun, di balik pelaksanaan proyek tersebut, AMPP menyoroti adanya dugaan penyimpangan serius.
Mereka menuding bahwa Ahmad Fauzi diduga kuat memperoleh fee antara 30 hingga 40 persen dari total nilai proyek. Dugaan praktik tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan pengkhianatan terhadap amanah publik.
Ketua Umum Asosiasi Mahasiswa Pemerhati Publik, dalam keterangannya menyampaikan bahwa tindakan dugaan penerimaan fee oleh oknum legislatif itu bukan hanya mencoreng nama lembaga DPR RI, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.
” Kami menilai ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga indikasi kuat tindak pidana korupsi yang harus segera diusut. Kami akan menyampaikan laporan resmi ke KPK dan mendesak pimpinan PKB untuk bersikap tegas,” ujar perwakilan AMPP dengan nada tegas.
Lebih lanjut, AMPP menegaskan bahwa pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perlu mengambil langkah konkret dan bijak dalam menyikapi dugaan tersebut.
Hal itu dianggap penting demi menjaga komitmen moral dan integritas politik partai, terlebih karena PKB merupakan bagian dari koalisi Kabinet Merah Putih yang berkomitmen menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
” Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk berpihak pada rakyat dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Aksi kami di KPK dan DPP PKB adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai mahasiswa yang peduli terhadap integritas publik,” tegas AMPP dalam pernyataannya.
Aksi unjuk rasa pada 14 Oktober 2025 tersebut direncanakan berlangsung di dua titik utama yakni, di kantor KPK RI di Jakarta Selatan dan kantor DPP PKB di Jakarta Pusat.
Massa AMPP berjanji akan menyampaikan aspirasi secara damai namun tegas, membawa bukti-bukti pendukung serta menyerahkan laporan resmi agar dugaan praktik fee proyek irigasi tersebut segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Dengan demikian, AMPP berharap langkah ini menjadi awal dari penegakan integritas publik dan peringatan keras bagi para pejabat publik agar tidak menjadikan proyek rakyat sebagai ladang untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.
(Talib)
