DPD LSM KPK Nusantara Layangkan Surat Klarifikasi Terkait LRA 12 Kecamatan di Muara Enim

Muara Enim, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id

DPD LSM KPK Nusantara melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12 kecamatan di Kabupaten Muara Enim, Jumat (13/9/2024). Surat ini dilayangkan karena dugaan kejanggalan dalam realisasi anggaran belanja makanan dan minuman rapat di kecamatan tersebut.

Sekretaris DPD LSM KPK Nusantara, D. Erwin Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam LRA beberapa kecamatan.

“Kita sudah compare datanya dengan LKPJ Bupati Muara Enim dan hasilnya sinkron,” ujar Erwin saat ditemui di kantornya di Komplek PTM Serelo Lahat.

Menurut Erwin, Kecamatan Rambang menghabiskan Rp 402.980.000 untuk belanja makanan dan minuman rapat pada tahun anggaran 2023. “Jika dibagi 260 hari kerja selama tahun 2023, anggaran ini berarti menghabiskan sekitar 1,55 juta per hari,” jelas Erwin. Jumlah ini dinilai sangat fantastis untuk biaya makan dan minum rapat.

Sebanyak 12 kecamatan yang dimintai klarifikasi adalah Kecamatan Belida Darat, Belimbing, Benakat, Empat Petuai Dangku, Gelumbang, Gunung Megang, Kelekar, Lawang Kidul, Lembak, Lubai, Lubai Ulu, dan Rambang.

Semua kecamatan tersebut pun merealisasikan anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah Pagu yang ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.

Selain belanja makanan dan minuman, Kecamatan Rambang juga mencatatkan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 282.359.946. Erwin menilai jumlah ini tidak wajar untuk sebuah kecamatan. Selain itu, terdapat belanja hadiah yang bersifat perlombaan dengan realisasi Rp 134.500.000.

“Jika kita hitung-hitung, belanja ini melebihi kewajaran. Perlu ada penjelasan dari pihak kecamatan,” tambah Erwin.

Surat klarifikasi yang dilayangkan DPD LSM KPK Nusantara ini diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci dari pihak kecamatan terkait realisasi anggaran yang mencurigakan. Erwin menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses klarifikasi ini hingga selesai.

“Jika tidak ada jawaban yang memadai, kita akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut,” tutup Erwin.

DPD LSM KPK Nusantara berharap agar transparansi dalam penggunaan anggaran terus ditingkatkan, terutama di tingkat pemerintahan kecamatan, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Red)