Jakarta (Infoaktual.co.id) – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bertemu Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Pertemuan itu mempertegas komitmen kedua institusi memperkuat sinergi penegakan hukum di Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru. Agenda utama membahas penguatan koordinasi Polri dan Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau criminal justice system.
Kedua pimpinan lembaga sepakat meningkatkan kolaborasi agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif. Sinergi itu juga diharapkan memperkuat pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kapolri menjelaskan pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus audiensi resmi. Menurutnya, hubungan baik antarlembaga harus terus dipelihara. Ia menegaskan Polri dan Kejaksaan memiliki tanggung jawab bersama.
Keduanya menjadi pilar penting dalam sistem penegakan hukum nasional. “Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bersilaturahmi dan beraudiensi. Kami ingin terus memperkuat hubungan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem criminal justice system,” kata Jenderal Listyo Sigit.
Kapolri menyampaikan koordinasi antarlembaga harus terus ditingkatkan. Langkah tersebut penting untuk mempercepat penyelesaian perkara. Menurutnya, penyidik Polri dan jaksa penuntut umum harus memiliki pemahaman yang sama. Kesamaan perspektif akan memperlancar setiap tahapan proses hukum.
Salah satu program yang dibahas ialah peningkatan kemitraan melalui pertukaran pendidikan. Program itu melibatkan penyidik Polri dan Jaksa. Kapolri menilai pertukaran pendidikan akan memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Program itu juga meningkatkan komunikasi antaraparat penegak hukum.
“Tadi ada rencana meningkatkan program kemitraan melalui pertukaran pendidikan. Khususnya antara jaksa dan penyidik Polri,” ujarnya.
Ia mengatakan program tersebut akan memperkuat koordinasi. Setiap proses penanganan perkara diharapkan menjadi lebih efektif. Kapolri menambahkan sinergi yang kuat akan memberikan manfaat besar. Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Menurutnya, tujuan utama seluruh upaya tersebut ialah menghadirkan keadilan. Negara wajib memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.
“Semua yang kami lakukan bertujuan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menepis isu hubungan yang kurang harmonis. Ia memastikan Polri dan Kejaksaan tetap solid. Kapolri menegaskan tidak ada persoalan di antara kedua institusi. Sebaliknya, komunikasi terus diperkuat.
Ia mengatakan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti hingga daerah. Sinergi tidak hanya berlangsung di tingkat pusat.
Koordinasi akan diperkuat sampai tingkat kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, kepolisian resor, dan kejaksaan negeri.
Langkah itu bertujuan menyamakan pola kerja di seluruh Indonesia. “Tidak ada masalah antara dua institusi ini. Kami sepakat terus bersilaturahmi hingga tingkat provinsi dan kabupaten,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan hubungan Polri dan Kejaksaan telah terjalin sejak lama. Sinergi tersebut bukan program baru. Ia mengatakan kedua institusi memiliki sejarah kerja sama yang kuat. Hubungan itu terus berkembang mengikuti kebutuhan penegakan hukum.
Menurut Burhanuddin, komunikasi intensif menjadi modal penting. Koordinasi yang baik akan memperkuat kualitas penanganan perkara. “Ini bukan program baru. Kami sudah lama saling mengenal dan terus berupaya memperbaiki kerja sama ke depan,” ujar Burhanuddin.
Jaksa Agung menekankan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kualitas penyidikan. Hasil penyidikan menentukan kualitas penuntutan. Ia menjelaskan jaksa membutuhkan berkas perkara yang lengkap.
Penyidikan yang baik akan memperkuat proses pembuktian di pengadilan.
“Bagi seorang jaksa, hasil penyelidikan yang baik menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik menghasilkan putusan yang baik,” katanya.
Burhanuddin menilai sinergi bukan sekadar kebutuhan administratif. Kolaborasi menjadi kewajiban seluruh aparat penegak hukum. Ia menegaskan Polri dan Kejaksaan memiliki tujuan yang sama. Kedua institusi bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Karena itu, koordinasi harus terus diperkuat. “Kami satu kesatuan. Tujuan kami memberi rasa aman dan rasa adil kepada masyarakat. Kami tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen mendukung agenda pemerintah. Penegakan hukum menjadi fondasi penting pembangunan nasional.
Kolaborasi Polri dan Kejaksaan diharapkan mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, kualitas pelayanan hukum juga semakin meningkat. Sinergi kedua lembaga diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik. Penanganan perkara akan berlangsung lebih profesional dan akuntabel.
Melalui koordinasi yang semakin erat, Polri dan Kejaksaan berkomitmen menjaga stabilitas hukum nasional. Kedua institusi juga memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan berkeadilan. Penguatan sinergi itu menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu.
Kolaborasi yang solid diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
