Koalisi Rakyat Empat Lawang Bersatu Minta KPU Tolak Pencalonan HBA Sebagai Bupati

Empat Lawang, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id

Sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Empat Lawang Bersatu (KRELB) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang untuk menolak pencalonan H. Budi Antoni Aljufri (HBA) sebagai Bupati dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan melalui surat terbuka yang mereka serahkan langsung ke kantor KPU setempat, Rabu (17/9/2024).

Ketua KRELB, Yulizar, menegaskan bahwa HBA tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati karena telah menjabat selama dua periode. Menurut Yulizar, HBA menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama dua periode berturut-turut, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Meskipun pada periode kedua, HBA tersangkut kasus hukum, ia tetap dianggap telah menjalani dua periode jabatan penuh.

“HBA tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Empat Lawang karena sudah dua periode. Periode kedua dimulai pada 2013, meskipun pada 2015 beliau terjerat kasus suap dan gratifikasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan putusan inkracht pada 3 Mei 2016, dan HBA resmi diberhentikan pada 29 Juni 2016. Namun, berdasarkan undang-undang, masa jabatan HBA tetap dihitung sebagai dua periode,” jelas Yulizar.

Lebih lanjut, Yulizar mengacu pada Undang-Undang Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, HBA dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati di bumi ‘Saling Keruani Sangi Kerawati’.

“Kami berharap KPU dapat bersikap tegas dan menolak pencalonan HBA demi menjaga integritas proses demokrasi,” tutup Yulizar.

Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari surat permohonan tersebut. Menurutnya, KPU terbuka terhadap laporan dari masyarakat dan akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Surat dari KRELB akan kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU Empat Lawang akan memastikan setiap keputusan yang diambil berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku,” kata Eskan Budiman.

Dengan adanya permintaan dari KRELB ini, KPU Empat Lawang diharapkan dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada serta menjaga transparansi dalam proses Pilkada 2024. (Hendra)