Jakarta (Infoaktual.co.id) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cinta Polri Indonesia (GMCPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Massa mendesak Polri membuka dasar kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri.
Aksi berlangsung di depan pintu masuk Mapolda Metro Jaya. Massa membawa spanduk, poster, dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Aksi tersebut dikoordinatori Hafiz Corebima. Ia menegaskan demonstrasi dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan setiap kebijakan strategis di lingkungan Polri.
Dalam orasinya, Hafiz menegaskan GMCPI tidak mempersoalkan kewenangan Polri memberikan promosi jabatan. Namun, keputusan itu dinilai harus disertai penjelasan yang terbuka.
Menurut dia, transparansi diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Keterbukaan juga dinilai menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas institusi negara. “Kami datang bukan untuk menyerang institusi Polri. Kami ingin Polri semakin dipercaya publik,” kata Hafiz Corebima.
Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui indikator penilaian kenaikan pangkat seorang perwira tinggi. Penjelasan itu dinilai penting demi menjaga prinsip meritokrasi.
“Publik berhak mengetahui indikator, prestasi, dan proses penilaiannya,” ujarnya.
Soroti Sistem Merit dalam Promosi Pangkat
GMCPI menilai promosi pangkat seharusnya didasarkan pada prestasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian. Ketiga aspek itu dinilai menjadi fondasi pembinaan karier di tubuh Polri.
Menurut Hafiz, penjelasan yang berkembang di ruang publik masih terbatas. Sebagian informasi mengaitkan kenaikan pangkat dengan perubahan status Polda Metro Jaya menjadi Polda Tipe A+.
Selain itu, perubahan struktur organisasi disebut menjadi alasan penyesuaian kepangkatan. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab seluruh pertanyaan publik.
Hafiz mengatakan perubahan organisasi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar promosi pangkat. Menurutnya, penghargaan kepada pejabat harus tetap mengedepankan sistem merit. “Kalau alasannya hanya perubahan struktur, publik akan mempertanyakan sistem merit di Polri,” katanya.
Ia menilai prestasi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, promosi jabatan memiliki dasar yang jelas dan objektif.
Minta Evaluasi Kepemimpinan
Dalam aksi tersebut, GMCPI juga menyinggung sejumlah peristiwa selama kepemimpinan Komjen Pol. Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya.
Massa menilai berbagai peristiwa itu perlu menjadi bagian evaluasi. Penilaian rekam jejak dinilai penting sebelum pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat.
Menurut GMCPI, evaluasi kepemimpinan harus dilakukan secara menyeluruh. Langkah itu dinilai dapat memperkuat akuntabilitas di lingkungan Polri.
Selain berorasi, massa membacakan pernyataan sikap. Pernyataan itu berisi enam tuntutan yang ditujukan kepada institusi Polri.
Tuntutan pertama meminta Polri membuka dasar kenaikan pangkat Komjen Pol. Asep Edi Suheri. Massa juga meminta indikator penilaian disampaikan kepada publik.
Tuntutan kedua meminta evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolda Metro Jaya. Evaluasi itu dinilai penting sebagai bagian pembinaan karier.
Tuntutan ketiga meminta pengusutan dugaan tindakan represif aparat. Dugaan itu berkaitan dengan penanganan sejumlah aksi demonstrasi.
Selanjutnya, GMCPI menyatakan penolakan terhadap kenaikan pangkat tersebut. Organisasi itu juga menyampaikan mosi tidak percaya atas keputusan promosi tersebut.
Tuntutan terakhir meminta Komjen Pol. Asep Edi Suheri memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Penjelasan itu dinilai penting untuk menghindari polemik berkepanjangan.
Transparansi Dinilai Perkuat Kepercayaan Publik
Hafiz mengatakan aksi berlangsung secara damai. Seluruh peserta menyampaikan aspirasi melalui mekanisme unjuk rasa yang dijamin konstitusi.
Ia menegaskan demonstrasi bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri. Sebaliknya, aksi itu bertujuan mendorong peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas.
Menurut dia, institusi kepolisian membutuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui keterbukaan dan tata kelola yang baik. “Kami ingin Polri menjadi institusi yang semakin profesional dan akuntabel,” ujar Hafiz.
Ia menambahkan transparansi tidak akan merugikan institusi. Sebaliknya, keterbukaan justru memperkuat legitimasi setiap keputusan yang diambil.
“Transparansi bukan ancaman bagi Polri. Transparansi memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Aksi mahasiswa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga kegiatan berakhir, situasi di sekitar Mapolda Metro Jaya tetap kondusif.
Melalui aksi tersebut, GMCPI berharap Polri memberikan penjelasan resmi mengenai dasar kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya. Organisasi itu juga berharap sistem pembinaan karier di lingkungan Polri tetap mengedepankan prinsip merit, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas sehingga setiap kebijakan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat.
