Buru Selatan, Maluku
InfoAktual.co.id
Polemik mencuat di Kabupaten Buru Selatan setelah pernyataan kontroversial dari anggota Komisi I DPRD terkait pemerintahan La Hamidi dan Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES). Kritik tajam muncul dari Pemuda Pemerhati Buru Selatan (PPBS), yang menilai pernyataan tersebut tidak berdasar.
Dalam rapat Komisi I DPRD Buru Selatan, Gani Rahawarin dari fraksi Nasdem menyebut pemerintahan LHM-GES sebagai yang terburuk. Sementara itu, Bernadus Waemese dari fraksi Perindo menyoroti penempatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak sesuai pangkat dan golongan.
Koordinator PPBS, Ahmad Latuconsina, menilai pernyataan tersebut tidak objektif. Ia menegaskan bahwa pemerintahan LHM-GES masih dalam tahap awal program kerja, sehingga kritik semacam itu tidak memiliki dasar kuat.
“Kami mempertanyakan, apakah pemerintahan ini benar-benar buruk atau justru cara berpikir saudara Gani Rahawarin yang dangkal?” ujar Latuconsina.
Ia juga membantah klaim bahwa kantor Bupati Buru Selatan dipenuhi keramaian bak pasar. Menurutnya, suasana ramai terjadi karena banyak pegawai yang sedang mengurus administrasi.
Rahawarin juga menyebut ada warga yang datang ke kantor bupati dengan pakaian santai. Latuconsina membantah hal ini dan menyebutnya sebagai hoaks.
“Pernyataan itu hanya didasarkan pada informasi liar, tanpa ada pantauan langsung di lokasi,” tegasnya.
Bernadus Waemese mengkritik kebijakan penempatan kepala OPD yang dianggap tidak sesuai regulasi. Menanggapi hal ini, PPBS menegaskan bahwa pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif bupati, selama tidak melanggar undang-undang.
