Aksi yang sudah berlangsung sejak Senin (27/10/2025) dan sampai hari ini, sabtu (1/11/2205), itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap konflik agraria terkait masyarakat menuntut Hak Plasma 20% yang wajib di sediakan oleh perusahaan PT.Incasi Raya.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Inderapura Bersatu, mendirikan posko aksi di titik lokasi pemblokiran jalan akses menuju PT.Incasi Raya, yakni Simpang empat Air Uba, Kecamatan AirPura.
Warga memblokir jalan dengan memutus/menggali akses jalan serta mendirikan pondok terpak beralaskan kardus, supaya mobil angkutan perusahaan tidak bisa melewati.
Mereka membangun tenda darurat sebagai simbol perlawanan dan tempat berkumpul selama blokade berlangsung. Akibatnya, sejak enam hari terakhir Mobil angkutan CPO,Solar, dan Pupuk perusahaan tidak bisa beroperasi.
Seorang warga Inderapura Tengah Kec.Pancung Soal, Jamaris kepada Awak media, Sabtu (1/11/2205), menyebutkan aksi ini merupakan bentuk penegasan masyarakat agar pemerintah dan perusahaan tidak lagi mengabaikan persoalan lahan.
“Sebelum tuntutan Masyarakat mengenai plasma 20% dari total HGU yang dimiliki perusahaan tidak di penuhi, operasional perusahaan harus dihentikan,” tegas jamaris.
Masyarakat dua kecamatan tersebut akan bertahan sampai tuntutan mereka dikabulkan.
Keresahan masyarakat bertambah karena diduga banyak lahan yang dikuasai oleh perusahaan melebihi dari jumlah lahan yang diserahkan oleh lembaga adat.
Pada hari pertama aksi, pimpinan perusahaan sempat menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk bernegosiasi. Namun, lantaran dianggap tidak mendapat kesepakatan, masyarakat tersebut langsung mengambil tindakan dengan memutus jalan akses menuju Perusahaan.
“Yang kami butuhkan adalah pihak berwenang dari perusahaan agar kami dapat jawaban bahwa tuntutan kami di penuhi, namun perwakilan perusahaan yang hadir justru yang tidak bisa mengambik keputusan. Mereka hanya bisa berjanji tanpa kepastian. Masalah ini sudah lama dan harus diselesaikan secara serius,” tambah jamaris.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik agar tidak berlarut-larut.
Jika tidak, mereka khawatir potensi gesekan akan semakin besar karena masyarakat sudah lelah menunggu kejelasan Hak mereka yang di abaikan.
Aksi blokade ini disebut akan terus berlanjut hingga ada kepastian tuntutan masyarakat benar benar dipenuhi.
Warga juga meminta agar pemerintah provinsi maupun pusat ikut terlibat dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan tersebut.(Team)
