JAKARTA– INFO AKTUAL | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Kamis 3/7/25.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan keterlibatan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono dalam membekingi aktivitas tambang pasir dan batu (Galian C) ilegal di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Ratusan massa aksi menyuarakan kekesalan mereka atas maraknya penambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Umum Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta, Daffariza Aditya, menjelaskan bahwa praktek pertambangan ilegal di kawasan Gunung Tampomas telah berlangsung lama dan hingga kini minim pengawasan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Kami menduga kuat adanya pembiaran bahkan keterlibatan langsung dari Bupati Sumedang dan Kapolres Sumedang dalam memperlancar aktivitas tambang ilegal di Gunung Tampomas.
“Hal ini menjadi bukti nyata ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” tegas Daffa saat aksi di depan Mabes Polri.
Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang liar tersebut kini bisa terlihat dengan jelas bahkan dari citra satelit Google Maps.
Tak hanya itu, akses jalan umum menuju lokasi juga mengalami kerusakan parah akibat lalu lalang truk-truk pengangkut material tambang.
“Jalan rusak, ekosistem hancur, dan warga sekitar jadi korban. Sementara para penambang dan oknum yang diduga terlibat malah leluasa mengambil keuntungan,” lanjutnya.
Para pengunjuk rasa, menuntut agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah tegas dengan memanggil dan memeriksa Kapolres Sumedang Joko Dwi Harsono atas dugaan keterlibatannya dalam membekingi tambang ilegal.
Tak hanya itu, mereka juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus terhadap kerusakan yang terjadi di Gunung Tampomas.
“Kami juga meminta Kejaksaan Agung RI memeriksa Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang diduga mempermulus masuknya penambang ilegal di kawasan tersebut,” tegas Daffa.
Aksi ini, lanjut Daffa, bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen akan menggelar aksi lanjutan hingga permasalahan tambang ilegal di Sumedang dituntaskan.
“Hukum tidak boleh tebang pilih. Mau tua, muda, kaya, miskin, berpangkat atau tidak, semua harus setara di mata hukum,” pungkasnya.
Pewarta ( Talip)
