Bahlil Jadi Menteri ESDM, Dikritik, Demi Permudah Izin Tambang

Nasional
infoaktual.co.id

Sejumlah ekonom mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mereka menduga penunjukan merupakan bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus menjadi cara agar izin tambang lebih mudah dibagi-bagi untuk organisasi masyarakat.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, ragu pergantian kabinet yang dilakukan dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi bakal berpengaruh positif bagi dunia usaha. Menurutnya, perombakan hanya politik transaksional.

Oleh sebab itu, Faisal menduga penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM justru membuka kesempatan bagi mantan Ketua HIPMI tersebut untuk membagi-bagi izin tambang.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi (dengan) pak (Arifin) Tasrif, tapi ini, kan, memperlancar proses penguasaan tambang, termasuk bagi-baginya nanti ke siapa aja lagi. Kan, ormasnya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), lain-lain juga antre. Nah, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan-penunjukan,” ujar Faisal.

Jadi, lanjut Faisal, bagian dari rusaknya tatanan ini. Tatanannya dirusak, kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu,” kata Faisal dalam diskusi berjudul ‘Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/08/2024) dari finance.detik.com

Senada juga disampaikan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia berpendapat penyebab pergantian sejumlah jabatan menteri jelas didorong pertimbangan politik. Hal ini dinilainya bisa memperburuk iklim usaha karena pergantian dilakukan secara mendadak tanpa analisis mendalam.