Jakarta (Infoaktual.co.id) – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga integritas peradilan. Sepanjang Juli 2026, Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi disiplin kepada 39 hakim dan aparatur peradilan.
Sanksi diberikan setelah pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin dan kode etik. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan internal di lingkungan peradilan.
Data itu tertuang dalam Pengumuman Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 4057/BP/PENG.KP.8.2/VII/2026. Kepala Badan Pengawasan MA, Muh. Djauhar Setyadi, menandatangani pengumuman tersebut pada 31 Juli 2026.
Pengumuman itu memuat daftar pejabat dan aparatur yang menerima sanksi. Hukuman diberikan sesuai tingkat pelanggaran masing-masing.
Berdasarkan data tersebut, terdapat 10 penerima sanksi berat. Sebanyak tiga orang menerima sanksi sedang. Sementara 26 lainnya dikenai sanksi ringan.
Kelompok hakim menjadi penerima sanksi terbanyak. Total terdapat 25 hakim yang dijatuhi hukuman disiplin.
Dari jumlah tersebut, tiga hakim menerima sanksi berat. Dua hakim dikenai sanksi sedang. Sebanyak 20 hakim menerima sanksi ringan.
Mahkamah Agung menegaskan setiap sanksi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Penjatuhan hukuman juga mengacu pada aturan disiplin yang berlaku.
Dalam pengumuman itu dijelaskan, pelanggaran hakim berkaitan dengan kewajiban menjaga integritas. Hakim juga wajib menjunjung profesionalisme.
Selain itu, hakim harus menjaga kehormatan profesi. Kewajiban tersebut diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
“Penjatuhan sanksi dilakukan sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti,” demikian keterangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Jenis sanksi yang dijatuhkan beragam. Hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku.
Sanksi berat meliputi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman lain berupa penurunan jabatan.
Mahkamah Agung juga menjatuhkan pembebasan dari jabatan. Beberapa aparatur menerima penurunan pangkat.
Untuk pelanggaran sedang, hukuman diberikan sesuai ketentuan kepegawaian. Sementara pelanggaran ringan berujung teguran.
Beberapa aparatur menerima teguran lisan. Sebagian lainnya memperoleh teguran tertulis.
Ada pula sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Pemotongan tunjangan kinerja juga diberlakukan.
Selain hakim, sanksi diberikan kepada aparatur lainnya. Langkah tersebut menunjukkan pengawasan berlaku bagi seluruh unsur peradilan.
Dua panitera menerima hukuman disiplin. Tingkat hukumannya berbeda sesuai pelanggaran.
Mahkamah Agung juga menjatuhkan sanksi kepada dua panitera muda. Dua panitera pengganti turut menerima hukuman.
Empat jurusita masuk daftar penerima sanksi. Seorang pejabat struktural juga dikenai tindakan disiplin.
Seorang pejabat fungsional turut menerima hukuman. Dua pegawai pelaksana juga masuk daftar sanksi.
Secara keseluruhan, penerima hukuman terdiri atas berbagai unsur peradilan. Jumlah terbanyak tetap berasal dari kalangan hakim.
Pada periode Juli 2026, tidak ada hakim ad hoc yang dikenai sanksi. Sekretaris pengadilan juga tidak masuk daftar.
Badan Pengawasan juga tidak menjatuhkan sanksi kepada jurusita pengganti. Data tersebut tercantum dalam pengumuman resmi.
Publikasi daftar sanksi menjadi bagian dari transparansi Mahkamah Agung. Masyarakat dapat mengetahui hasil pengawasan internal.
Keterbukaan informasi tersebut juga menunjukkan mekanisme pengawasan berjalan. Pemeriksaan dilakukan secara berkelanjutan.
Mahkamah Agung terus memperkuat budaya disiplin. Penegakan kode etik menjadi prioritas lembaga.
Langkah tersebut diharapkan meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan. Integritas menjadi fondasi utama penegakan hukum.
Badan Pengawasan memiliki tugas memastikan seluruh aparatur mematuhi aturan. Pengawasan dilakukan terhadap hakim maupun pegawai.
Penegakan disiplin juga bertujuan menjaga marwah lembaga peradilan. Kepercayaan publik menjadi aset penting Mahkamah Agung.
Sistem pengawasan internal terus diperkuat. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aparatur.
Mahkamah Agung berharap seluruh hakim menjaga independensi. Integritas juga harus menjadi pedoman setiap menjalankan tugas.
“Transparansi pengawasan menjadi bagian penting menjaga kepercayaan masyarakat,” demikian penjelasan Badan Pengawasan.
Pengawasan internal juga menjadi instrumen pencegahan. Pelanggaran diharapkan tidak terulang.
Mahkamah Agung menegaskan seluruh aparatur memiliki tanggung jawab sama. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan.
Penegakan disiplin tidak hanya bersifat represif. Pembinaan juga menjadi bagian penting.
Melalui pembinaan, aparatur diharapkan memahami tanggung jawab profesinya. Kepatuhan terhadap kode etik harus terus ditingkatkan.
Mahkamah Agung berkomitmen membangun peradilan yang bersih. Profesionalisme menjadi target utama reformasi peradilan.
Langkah konsisten menjatuhkan sanksi menunjukkan pengawasan berjalan efektif. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin.
Dengan mekanisme pengawasan yang transparan, Mahkamah Agung berharap kepercayaan masyarakat terus meningkat. Penegakan disiplin juga diharapkan memperkuat integritas, profesionalisme, serta kredibilitas lembaga peradilan Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan berwibawa.
