Jakarta- Pemerintahan pusat dan Para pemangku wewenang atau DPR RI, terutama Presiden baru dilantik, Prabowo untuk memberikan solusi kepada para illegal drilling dan illegal refinery yang saat ini menjadi sorotan publik.
Pasalnya para masyarakat yang diduga melakukan illegal drilling dan illegal refinery, yang saat ini menjadi sorotan publik, di Indonesia terutama dipulau Sumatera bukan sedikit jumlahnya, sehingga hal ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mencarikan solusi demi untuk kelangsungan hidup mereka jika pekerjaan tersebut ditutup secara sepihak.
Hal ini terungkap serta sorotan dalam Diskusi Publik bahas dampak dan solusi Illegal Drilling di Indonesia yang diselenggarakan oleh SuaraNetizen+62 di Resto Muse Makassar, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).
Hadir sebagai narasumber, perwakilan Dirtipidter Bareskrim Polri, AKP Wawan Purnama, prof.dr. Anthony Budiman ahli Ekonom, Uchok sky Khadafi Direktur Center for Budget Analysis ( CBA).
Diskusi ini juga dihadiri berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, ekonom, dan aktivis lingkungan, guna membahas dampak ekonomi dan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh pengusahaan minyak ilegal di Indonesia.
Dalam diskusi ini, para ahli mengungkapkan bahwa kegiatan pengeboran dan pengolahan minyak ilegal tidak hanya menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, tetapi juga berisiko menciptakan bencana lingkungan yang serius. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, praktik illegal drilling meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini terdapat di berada di Sumatera Selatan.
