Palembang, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
Sejumlah warga yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan (DPD GEMPUR Sumsel) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/1/2025).
Aksi ini merupakan jilid II, yang menjadi refleksi awal tahun untuk mendesak evaluasi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat kasus korupsi.
Koordinator Lapangan GEMPUR, Solahuddin MK, mendesak Pj Gubernur Sumatera Selatan segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan instansi pemerintah di bawah naungan Pemprov Sumsel dari pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
“Kami meminta Pj Gubernur bertindak tegas terhadap oknum pejabat atau ASN yang merugikan keuangan negara. Ini penting untuk menjaga integritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menegakkan keadilan,” ujar Solahuddin dalam orasinya.
Menurut Solahuddin, aksi ini juga menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretariat DPRD Sumsel.
Beberapa kasus yang diungkap meliputi penyelewengan belanja jasa tenaga kebersihan, perjalanan dinas fiktif, serta pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Aksi jilid II ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai tidak mengindahkan aspirasi masyarakat.
Hendri Zikwan, Koordinator Aksi GEMPUR, menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata perjuangan rakyat untuk meminta penegakan hukum yang adil.
“Aksi GEMPUR hari ini merupakan refleksi awal tahun agar pejabat di Sumsel mengejawantahkan amanah Presiden Prabowo. Sesuai dengan arahan beliau dalam Musrenbangnas pada 30 Desember 2024, korupsi harus diberantas hingga tuntas,” tegas Hendri.
Ia juga menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi yang dianggap tidak serius menanggapi isu ini.
“Kantor Gubernur ini seperti taman kanak-kanak, hanya tempat para pejabat bersenda gurau,” tambahnya dengan nada kecewa.
Aksi ini melibatkan puluhan anggota GEMPUR yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam orasi mereka, disebutkan bahwa dugaan kasus korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi berikutnya,” tegas Hendri Zikwan.
Dalam pernyataan aksinya, GEMPUR mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi seluruh pejabat dan ASN yang diduga terlibat korupsi, melakukan penyelidikan serius atas dugaan korupsi di Bapenda dan Sekretariat DPRD Sumsel, serta melakukan transparansi pengelolaan anggaran di seluruh instansi Pemprov Sumsel.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait tuntutan yang disampaikan GEMPUR. Massa berharap Pj Gubernur segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini.
GEMPUR berencana melanjutkan aksinya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka juga akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat untuk mengawal kasus dugaan korupsi ini hingga tuntas.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujar Solahuddin menutup orasinya. (Red)
Respon (1)
Komentar ditutup.