Lahat, Sumatera Selatan
InfoAktual.co.id
Sekitar 1.000 tenaga honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Lahat berkumpul di halaman kantor DPRD Kabupaten Lahat, Senin (13/1/2025).
Mereka menggelar aksi damai menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum Tenaga Honorer Kabupaten Lahat, Fauzi Azwar, memimpin aksi ini.
Dalam orasinya, Fauzi menyampaikan 11 tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lahat.
Salah satu isu yang mereka soroti adalah dugaan keberadaan “honorer siluman” yang diduga lulus seleksi PPPK tanpa prosedur yang jelas.
Tuntutan Utama Forum Tenaga Honorer Lahat:
- Pemerintah harus segera merealisasikan janji pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK.
- Pemerintah daerah diminta mengajukan formasi PPPK ke pemerintah pusat.
- Prioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja lama dalam sistem penerimaan PPPK.
- Sistem peringkat yang merugikan honorer berusia lanjut harus dihapuskan.
- Usut tuntas dugaan keberadaan “honorer siluman” yang tidak transparan.
- Tenaga honorer aktif di instansi pemerintah harus diprioritaskan dalam proses pengangkatan.
- Pastikan hak pengangkatan seluruh tenaga honorer sesuai janji pemerintah pusat.
- Berikan kepastian hukum atas status tenaga honorer.
- Tunda seleksi PPPK tahap dua hingga tuntutan honorer dipenuhi.
- DPRD Lahat harus segera membahas tuntutan tenaga honorer.
- Transparansi dalam seluruh proses pengangkatan PPPK.
Dugaan keberadaan “honorer siluman” menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius. Fauzi Azwar menyebutkan bahwa praktik ini mencederai keadilan.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan ini. Jangan biarkan perjuangan sah kami dirusak oleh praktik tidak sehat,” tambahnya.
Rahmat Wilantara (Dilan), salah satu orator, menyatakan aksi ini merupakan perjuangan penting bagi masa depan tenaga honorer.
“Kami tidak akan berhenti berjuang hingga janji pemerintah ditepati. Banyak dari kami sudah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status,” ujarnya tegas.
Selain itu, para peserta aksi meminta DPRD Kabupaten Lahat memfasilitasi dialog dengan Kemenpan RB, Komisi XI DPR-RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN RI).
Setelah aksi damai, 23 perwakilan Forum Honorer mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Lahat.
Erwin Arsyah, seorang honorer guru Pendidikan Agama Islam (PAI), menyampaikan kekecewaannya atas minimnya formasi PPPK untuk guru PAI.
“Tahun ini hanya ada satu formasi guru PAI. Ini sangat tidak masuk akal mengingat Lahat dikenal sebagai Kota Taqwa. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan guru PAI di daerah-daerah terpencil,” ungkap Erwin.
Makmun Abdul Ghoni, S.H., Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, berkomitmen menindaklanjuti aspirasi para tenaga honorer.
“Jika terbukti ada PPPK yang tidak sesuai prosedur seleksi, kami akan mendesak agar dilakukan diskualifikasi,” tegas Makmun.
Anggota Komisi I DPRD Lahat, Nopran Marjani, S.Pd., dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan dukungannya.
“Kami memahami perjuangan tenaga honorer. Aspirasi teman-teman akan segera kami sampaikan ke Kemenpan RB dan DPR RI,” ujar Nopran.
Fauzi menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka terpenuhi pemerintah.
“Ini bukan hanya tentang kami, tetapi juga masa depan pelayanan publik di Kabupaten Lahat. Tenaga honorer yang telah lama mengabdi berhak mendapatkan kepastian,” pungkasnya.
Aksi ini berjalan damai hingga selesai, menjadi simbol perjuangan tenaga honorer yang menuntut keadilan dan kepastian dari pemerintah. (Red)
