DKI Jakarta
InfoAktual.co.id
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, merespons tantangan mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo terkait tudingan korupsi yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dalam video yang diunggah di akun X pribadinya pada Rabu (1/1/2024), Said Didu membeberkan lima klaster dugaan korupsi yang ia yakini melibatkan Jokowi.
Menurut Said Didu, laporan OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia 2024 telah mengejutkan banyak pihak. Namun, Said Didu mengaku tidak terkejut dengan kabar tersebut.
“Korupsi selama pemerintahan Presiden Jokowi sangat marak. Ini bukan hal baru bagi saya,” ujarnya, Kamis (2/1/2025).
Said Didu menanggapi empat poin tantangan Jokowi yang disampaikan dalam klarifikasi sebelumnya.
Jokowi meminta bukti atas tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai framing jahat. Ia juga meminta kasus ini diproses secara hukum.
“Sebagai respons, saya akan membantu rakyat untuk memahami apakah tudingan ini benar. Saya sudah merangkum lima klaster korupsi selama pemerintahan Jokowi,” jelas Said Didu.
Klaster pertama menurut Said Didu adalah Korupsi untuk Melanggengkan Kekuasaan.
Said Didu menyebut bahwa kasus-kasus besar seperti pelanggaran hutan dan penghilangan 3,3 juta hektare sawit adalah upaya melanggengkan kekuasaan.
“Kasus besar seperti ini sering kali diabaikan untuk meredam gejolak politik,” ujarnya.
Klaster kedua yaitu memenjarakan lawan politik, melindungi kawan politik. Dugaan korupsi seperti impor garam, minyak goreng, dan proyek BTS disebut menguap tanpa kejelasan.
“Ini bukti selektivitas dalam penegakan hukum,” kata Said Didu.
Klaster ketiga adalah ambisi pribadi Jokowi. Said Didu membagi klaster ini menjadi dua subklaste
Klaster ketiga adalah terkait ambisi pribadi Jokowi. Said Didu menyebut ada subklaster terkait hal tersebut, yakni terkait legasi seakan-akan Jokowi berhasil, tetapi malah merugikan rakyat. Seperti membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN dan rakyat rugi.
“Membangun IKN dan bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga, masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri yang melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobby Nasution, kemudian kasus blok Medan,” jelas Said Didu.
Klaster keempat adalah penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Said Didu menyebut utang negara digunakan untuk bansos yang berorientasi pada pencitraan.
Klaster kelima yaitu korupsi oligarki. Said Didu menyebut oligarki mendapatkan fasilitas besar di sektor pertambangan dan perkebunan. Proyek strategis nasional (PSN) dinilai merugikan negara dan rakyat. Contoh kasus PIK 2 dan Rempang jelas menunjukkan pola ini.
Said Didu menduga OCCRP memiliki data lebih lengkap tentang korupsi yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi.
“Jika data ini terbuka, bisa jadi OCCRP membantu negeri ini dengan mengungkap korupsi besar-besaran,” pungkasnya.
(Dilansir dari berbagai sumber*)
Respon (2)
Komentar ditutup.