Jokowi Pembohong Besar, Situs Setkab RI Jadi Alat Penyebar Hoax Yang Tidak Pernah Minta Maaf ke Publik

InfoAktual.co.id

Pemerintahan Joko Widodo kembali diterpa kritik tajam. Kali ini, situs resmi Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id) dituduh menyebarkan informasi hoax.

Tudingan ini terkait pernyataan Jokowi tentang uang warga Indonesia di luar negeri sebesar Rp11.000 triliun.

Betapa tidak, pada tanggal 25 November 2016, situs Setkab telah mempublish berita dengan judul: ‘Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun.’

Seperti dikutip dari situs tersebut, Di saat semua negara berebut uang masuk capital inflow dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ternyata uang bangsa Indonesia yang berada di bawah bantal, di bawah kasur, dan yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali. Data yang ada di kementerian ada kurang lebih Rp11.000 triliun.

“Datanya ada di kantong saya. Yang hadir di sini saya hafal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” ujar Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri acara sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, di Hotel Clarion, Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (25/11/2016) malam.

Pernyataan itu menunjukkan optimisme bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian nasional. Namun, hingga awal 2025, utang negara justru semakin membengkak mencapai Rp8.500 triliun.

Meningkatnya utang negara memicu kekecewaan publik. Banyak pihak merasa janji pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang tidak terealisasi.

“Harapan kami ekonomi rakyat meningkat. Kenyataannya, bansos justru menjadi tumpuan utama masyarakat,” kata Erwin, seorang aktivis asal Sumatera Selatan.

Pada 2018, pemerintah sempat mengklaim keberhasilan divestasi saham PT Freeport Indonesia hingga mencapai 51,2%. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan penguasaan sejumlah blok tambang minyak strategis.

Langkah tersebut awalnya mendapat respons positif dari masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan.

Kritik terhadap Jokowi semakin tajam ketika namanya dinominasikan sebagai finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Meskipun belum ada bukti hukum kuat, beberapa pihak menilai pernyataan dan kebijakan Jokowi mengarah pada korupsi moral.

“Saat seorang pemimpin memberikan informasi tidak sesuai fakta, itu bentuk korupsi hakiki,” tegas Erwin.

Tuntutan Klarifikasi dari Sekretariat Kabinet
Publik kini menunggu langkah konkret dari Sekretariat Kabinet untuk mengklarifikasi tudingan ini. Bagus Budi Santoso, seorang aktivis asal Semarang, meminta pemerintah lebih transparan.

“Jika memang ada kesalahan, pemerintah harus segera meluruskan agar kepercayaan masyarakat tidak semakin tergerus,” ujar Bagus.

Kritik yang mengarah ke pemerintahan Jokowi menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi menjadi tuntutan utama publik.

Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah
Masyarakat berharap pemerintah memberikan solusi nyata untuk mengurangi utang negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi, bagi kalian yang masih membanggakannya dan tidak mau Jokowi disebut sebagai Koruptor, maka gantilah sebutannya sebagai MUNAFIKUN,” pungkas Bagus dengan nada tajam.

Pernyataan Jokowi tentang uang Rp11.000 triliun kini menjadi batu sandungan bagi kredibilitas pemerintah.

Kritik tajam yang disampaikan berbagai pihak menegaskan pentingnya kejujuran dalam komunikasi publik.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Artikel ini telah tayang di ForumKota.id dengan judul: Jokowi Pembohong Besar, Situs Setkab RI Penyebar Hoax Terbesar Tidak Pernah Minta Maaf ke Publik

Ditulis oleh: Bagus Budi Santoso (Gus BS)
Editor: Mas Erwin